Bersinggungan dengan 10 Negara, Ini Pentingnya Mengelola Perbatasan RI
Jum'at, 14 Desember 2018 - 18:45 WIB
Bersinggungan dengan 10 Negara, Ini Pentingnya Mengelola Perbatasan RI
A
A
A
JAKARTA - Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara di darat maupun di laut. Perbatasan tersebut ada yang langsung maupun tidak langsung dalam konteks batas teritorial dan juga memiliki 66 titik perlintasan.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan berbatasan sangat penting. Hal ini muncul dalam media gathering KORAN SINDO dan SINDOnews bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan tema “Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu” di Cafe Hong Kong, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018).
Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon. Ia mewakili Kepala BNPP Tjahjo Kumolo yang berhalangan hadir. Hadir pula peneliti dari INDEF Rusli Abdullah serta dimoderatori Wapimpred KORAN SINDO dan SINDOnews Djaka Susila.
"Kita dihadapkan kepada fakta bahwa terdapat titik-titik secara empiris dan faktual berfungsi sebagai titik perlintasan antarnegara. Jadi mulai dari Aceh (dari Sabang) sampai Papua (Merauke) secara normal saja kita bersama teman-teman di Dirjen Imigrasi Kemenkumham mengurus 66 titik perlintasan. Walaupun itu baru pada tingkat formal yanf resmi kita urus," kata Robert.
Robert menjelaskan, secara nyata ada lebih dari ratusan perbatasan di Indonesia yang memiliki 'jalur tikus'. Oleh karena itu pihaknya akan memetakan titik-titik perlintasan yang aktif, mulai dari Sabang hingga Merauke.
"Tantangan besar negara kita dalam konteks mengelola perbatasan negara adalah bagaimana menegakkan hukum sekaligus bagaimana mengamankan negara kita di titik-titik yang tadi saya sebut sebagai titik perlintasan," jelasnya.
Peneliti INDEF Rusli Abdullah mengatakan, suatu pemerintahan harus memiliki perhatian tinggi terhadap perbatasan negaranya. Menurutnya perbatasan adalah sebuah etalase yang menjadi titik pembeda sebuah negara berdaulat atau tidak berdaulat.
"Jadi terkait dengan upaya pemerintah untuk membangun perbatasan melalui BNPP itu sudah sangat bagus dalam artian positif perkembangannya. Cuma ada beberapa catatan yang harus kita kritisi bahwa pembangunan jangan hanya berdasarkan pada prosperity (kemakmuran), tapi juga pada keamanan," jelasnya.
Meski wilayah perbatasan bukan termasuk daerah sebuah negara namun pembangunannya harus memperhatikan masalah keamanan. Hal ini terkait dengan kedaulatan, pergerakan barang dan jasa (penyelundupan), bahkan terorisme.
"Misalnya di daerah Sulawesi Utara seandainya pembangunan perbatasannya tidak optimal nanti bisa influtasi ke daerah Sulawesi bahkan ke Poso, yang kita ketahui bersama dulu konflik sektarian ada di Indonesia," tuturnya.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan berbatasan sangat penting. Hal ini muncul dalam media gathering KORAN SINDO dan SINDOnews bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan tema “Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu” di Cafe Hong Kong, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018).
Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon. Ia mewakili Kepala BNPP Tjahjo Kumolo yang berhalangan hadir. Hadir pula peneliti dari INDEF Rusli Abdullah serta dimoderatori Wapimpred KORAN SINDO dan SINDOnews Djaka Susila.
"Kita dihadapkan kepada fakta bahwa terdapat titik-titik secara empiris dan faktual berfungsi sebagai titik perlintasan antarnegara. Jadi mulai dari Aceh (dari Sabang) sampai Papua (Merauke) secara normal saja kita bersama teman-teman di Dirjen Imigrasi Kemenkumham mengurus 66 titik perlintasan. Walaupun itu baru pada tingkat formal yanf resmi kita urus," kata Robert.
Robert menjelaskan, secara nyata ada lebih dari ratusan perbatasan di Indonesia yang memiliki 'jalur tikus'. Oleh karena itu pihaknya akan memetakan titik-titik perlintasan yang aktif, mulai dari Sabang hingga Merauke.
"Tantangan besar negara kita dalam konteks mengelola perbatasan negara adalah bagaimana menegakkan hukum sekaligus bagaimana mengamankan negara kita di titik-titik yang tadi saya sebut sebagai titik perlintasan," jelasnya.
Peneliti INDEF Rusli Abdullah mengatakan, suatu pemerintahan harus memiliki perhatian tinggi terhadap perbatasan negaranya. Menurutnya perbatasan adalah sebuah etalase yang menjadi titik pembeda sebuah negara berdaulat atau tidak berdaulat.
"Jadi terkait dengan upaya pemerintah untuk membangun perbatasan melalui BNPP itu sudah sangat bagus dalam artian positif perkembangannya. Cuma ada beberapa catatan yang harus kita kritisi bahwa pembangunan jangan hanya berdasarkan pada prosperity (kemakmuran), tapi juga pada keamanan," jelasnya.
Meski wilayah perbatasan bukan termasuk daerah sebuah negara namun pembangunannya harus memperhatikan masalah keamanan. Hal ini terkait dengan kedaulatan, pergerakan barang dan jasa (penyelundupan), bahkan terorisme.
"Misalnya di daerah Sulawesi Utara seandainya pembangunan perbatasannya tidak optimal nanti bisa influtasi ke daerah Sulawesi bahkan ke Poso, yang kita ketahui bersama dulu konflik sektarian ada di Indonesia," tuturnya.
(poe)
