Walubi Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Bersatu Jaga NKRI
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:04 WIB
Walubi Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Bersatu Jaga NKRI
A
A
A
KALIMANTAN BARAT - Ketua DPP Walubi, Hartati Murdaya menegaskan dukungan penuh pihaknya terhadap segala program-program pembangunan daerah Pemprov Kalbar.
“Termasuk dalam upaya dukung adanya toleransi antarumat beragama di Kalbar,” ujarnya saat membuka Rakerda DPD Walubi Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Rabu (12/12/2018).
Walubi, kata dia, ingin mengajak seluruh masyarakat bersatu. Walubi tidak ingin terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Apapun yang terjadi, Walubi terus berupaya jaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Apapun yang terjadi saat ini, jaga negara Republik Indonesia. Jangan sampai terjadi disintegrasi bangsa. Keadilan merupakan salah satu kunci dalam keharmonisasian di setiap daerah yang ada di Indonesia ini,” katanya.
Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji berharap Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Perwakilan Umat Buddha (Walubi) Provinsi Kalimantan Barat hasilkan berbagai rekomendasi guna perbaikan pembangunan di Provinsi Kalbar pada masa mendatang.
“Satu di antaranya upaya bagaimana ciptakan harmonisasi hubungan antar umat Buddha dengan pemeluk-pemeluk agama lain yang berbeda,” ujarnya di tempat yang sama.
Midji sapaannya menimpali keharmonisan antarumat beragama yang terjalin harmonis di Kalbar selama ini harus terus terjaga. Ia memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang telah raih penghargaan sebagai kota dengan tingkat toleransi paling tinggi se-Indonesia.
“Penghargaan Kota Singkawang itu wujud harmonisasi antarumat beragama di Kalbar. Harmonisasi dan toleransi harus tetap dijaga bersama-sama," katanya.
Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura itu memberi apresiasi penyelenggaraan Rakerda DPD Walubi Provinsi Kalbar. Ia tegaskan pemerintah daerah tetap komitmen jalankan peraturan pemerintah pusat dalam bidang keagamaan untuk fasilitasi agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, agama yang diakui keberadaannya di Indonesia ada enam agama, salah satunya agama Buddha. Pemprov Kalbar akan memfasilitasi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda DPD Walubi Kalbar, Yandi menerangkan rakerda dirangkai dengan seremonial pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC Walubi tingkat kabupaten.
“Hari ini ada sembilan pengurus Walubi Kabupaten dan satu kantor penghubung yang dilantik. Kantor penghubung berfungsi sebagai perpanjangan tangan ketika belum ada DPC,” terangnya.
Yandi menimpali sebelumnya baru ada tiga DPC Walubi yang dibentuk di Kalbar. Tiga DPC itu yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya.
“Ini hari baik. Terima kasih atas kepercayaan kepada Kalbar. Ini ketiga kalinya Kalbar menjadi tempat even besar umat Buddha di Indonesia. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, TNI, Polri, para pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat Kalbar,” ucapnya.
“Termasuk dalam upaya dukung adanya toleransi antarumat beragama di Kalbar,” ujarnya saat membuka Rakerda DPD Walubi Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Rabu (12/12/2018).
Walubi, kata dia, ingin mengajak seluruh masyarakat bersatu. Walubi tidak ingin terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Apapun yang terjadi, Walubi terus berupaya jaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Apapun yang terjadi saat ini, jaga negara Republik Indonesia. Jangan sampai terjadi disintegrasi bangsa. Keadilan merupakan salah satu kunci dalam keharmonisasian di setiap daerah yang ada di Indonesia ini,” katanya.
Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji berharap Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Perwakilan Umat Buddha (Walubi) Provinsi Kalimantan Barat hasilkan berbagai rekomendasi guna perbaikan pembangunan di Provinsi Kalbar pada masa mendatang.
“Satu di antaranya upaya bagaimana ciptakan harmonisasi hubungan antar umat Buddha dengan pemeluk-pemeluk agama lain yang berbeda,” ujarnya di tempat yang sama.
Midji sapaannya menimpali keharmonisan antarumat beragama yang terjalin harmonis di Kalbar selama ini harus terus terjaga. Ia memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang telah raih penghargaan sebagai kota dengan tingkat toleransi paling tinggi se-Indonesia.
“Penghargaan Kota Singkawang itu wujud harmonisasi antarumat beragama di Kalbar. Harmonisasi dan toleransi harus tetap dijaga bersama-sama," katanya.
Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura itu memberi apresiasi penyelenggaraan Rakerda DPD Walubi Provinsi Kalbar. Ia tegaskan pemerintah daerah tetap komitmen jalankan peraturan pemerintah pusat dalam bidang keagamaan untuk fasilitasi agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, agama yang diakui keberadaannya di Indonesia ada enam agama, salah satunya agama Buddha. Pemprov Kalbar akan memfasilitasi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda DPD Walubi Kalbar, Yandi menerangkan rakerda dirangkai dengan seremonial pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC Walubi tingkat kabupaten.
“Hari ini ada sembilan pengurus Walubi Kabupaten dan satu kantor penghubung yang dilantik. Kantor penghubung berfungsi sebagai perpanjangan tangan ketika belum ada DPC,” terangnya.
Yandi menimpali sebelumnya baru ada tiga DPC Walubi yang dibentuk di Kalbar. Tiga DPC itu yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya.
“Ini hari baik. Terima kasih atas kepercayaan kepada Kalbar. Ini ketiga kalinya Kalbar menjadi tempat even besar umat Buddha di Indonesia. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, TNI, Polri, para pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat Kalbar,” ucapnya.
(kri)
