Dukung Jokowi, Kiai Ma'ruf Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi Ulama
Selasa, 11 Desember 2018 - 14:28 WIB
Dukung Jokowi, Kiai Ma'ruf Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi Ulama
A
A
A
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin sependapat dengan pernyataan Calon Presiden (Capres), Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut tidak ada kriminalisasi terhadap ulama. Kiai Ma'ruf menegaskan tidak ada kriminalisasi terhadap ulama.
"Kalau sifatnya itu penegakan hukum diduga misalnya melakukan pelanggaran hukum itu bukan hanya ulama, yang lain-lain juga (diproses hukum)," ujar Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Menurut Kiai Ma'ruf, siapa pun yang terindikasi melakukan tindak pidana akan diproses hukum. Adapun proses hukum tersebut bukan wilayahnya Presiden Jokowi melainkan kewenangan penegak hukum.
Menurutnya jika semua proses hukum dianggap kriminalisasi terhadap ulama maka nanti kalangan artis dan wartawan yang diduga melakukan tindak pidana akan menyebut dirinya telah dikriminalisasi oleh negara.
"Tapi kalau memang dia tersangkut pidana atau pasal delik yang dilanggar tentu ya itu namanya proses hukum biasa. Jadi menurut saya memang benar tidak ada kriminalisasi ulama," tegasnya.
Ketua Umum MUI itu sendiri mengaku tidak paham betul definisi kriminalisasi terhadap ulama. Yang ia ketahui secara umum bahwa kriminalisasi itu tiba-tiba tidak ada salah kemudian diproses hukum.
Sepanjang yang ia ketahui proses hukum yang berlangsung di lembaga penegak hukum karena adanya laporan dari masyarakat yang patut menduga terjadi tindak pidana yang dilakukan seseorang.
"Saya kira tidak ada kriminalisasi itu kecuali ada bukti awal yang diadukan kemudian diproses. Kalau itu menurut saya bukan kriminalisasi, itu penegakkan hukum dan itu menjadi komitmen kenegaraan kita, kebangsaan kita seperti itu," tandasnya.
"Kalau sifatnya itu penegakan hukum diduga misalnya melakukan pelanggaran hukum itu bukan hanya ulama, yang lain-lain juga (diproses hukum)," ujar Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Menurut Kiai Ma'ruf, siapa pun yang terindikasi melakukan tindak pidana akan diproses hukum. Adapun proses hukum tersebut bukan wilayahnya Presiden Jokowi melainkan kewenangan penegak hukum.
Menurutnya jika semua proses hukum dianggap kriminalisasi terhadap ulama maka nanti kalangan artis dan wartawan yang diduga melakukan tindak pidana akan menyebut dirinya telah dikriminalisasi oleh negara.
"Tapi kalau memang dia tersangkut pidana atau pasal delik yang dilanggar tentu ya itu namanya proses hukum biasa. Jadi menurut saya memang benar tidak ada kriminalisasi ulama," tegasnya.
Ketua Umum MUI itu sendiri mengaku tidak paham betul definisi kriminalisasi terhadap ulama. Yang ia ketahui secara umum bahwa kriminalisasi itu tiba-tiba tidak ada salah kemudian diproses hukum.
Sepanjang yang ia ketahui proses hukum yang berlangsung di lembaga penegak hukum karena adanya laporan dari masyarakat yang patut menduga terjadi tindak pidana yang dilakukan seseorang.
"Saya kira tidak ada kriminalisasi itu kecuali ada bukti awal yang diadukan kemudian diproses. Kalau itu menurut saya bukan kriminalisasi, itu penegakkan hukum dan itu menjadi komitmen kenegaraan kita, kebangsaan kita seperti itu," tandasnya.
(kri)
