31 Pekerja Dibantai KKSB, DPR Segera Panggil Kapolri
Selasa, 04 Desember 2018 - 14:10 WIB
31 Pekerja Dibantai KKSB, DPR Segera Panggil Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR bakal memanggil Polri terkait pembantaian 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua, Minggu 2 Desember 2018 oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Sejumlah hal bakal ditanyakan komisi hukum DPR itu. "Jadwal tidak memenuhi itu. Awal tahun akan kita panggil," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
(Baca juga: Sadis! 31 Pekerja Dibantai OPM di Nduga Papua )
Menurut Politikus Partai Gerindra ini, persoalan di Papua itu harus dilihat secara jernih. "Pertama, kita mengukur wajah pemerintah kita. Apa wajah pemerintah kita? Apakah tuntutan warga Irian untuk merdeka atau melakukan teror ini dalam rangka memisahkan diri ini karena kita tidak bisa memberikan kesejahteraan yang baik, maka tindakan itu lumrah?" ujar Desmond.
Dikatakannya, sejumlah catatan itu berkaitan dengan persoalan pertahanan, keamanan dan respons dari pemerintah. "Apakah ini juga bukan karena kelemahan pemerintahan ini yang membuat tindakan ini jadi berlebihan dan membiarkan ada separatisme misalnya," ujarnya.
(Baca juga: Pasukan Gabungan Berhasil Masuk ke Lokasi Pembantaian 31 Pekerja )
Kemudian, pertanyaan lainnya adalah tindakan pemerintah terhadap persoalan tersebut. "Semua hal harus kita lihat secara jernih. Menyalahkan pemerintah? Menyalahkan separatis? Harusnya kita lihat contoh-contoh ini," katanya.
(Baca juga: Evakuasi Korban, Personel TNI-Polri Terobos Blokade OPM di Nduga Papua )
Di samping itu, dia mengakui bahwa keamanan nasional perlu ditingkatkan. "Karena kami di Komisi III adalah komisi hukum dan keamanan. Tentunya kami dalam rapat dengan kepolisian akan mempertanyakan ini," pungkasnya.
Sejumlah hal bakal ditanyakan komisi hukum DPR itu. "Jadwal tidak memenuhi itu. Awal tahun akan kita panggil," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
(Baca juga: Sadis! 31 Pekerja Dibantai OPM di Nduga Papua )
Menurut Politikus Partai Gerindra ini, persoalan di Papua itu harus dilihat secara jernih. "Pertama, kita mengukur wajah pemerintah kita. Apa wajah pemerintah kita? Apakah tuntutan warga Irian untuk merdeka atau melakukan teror ini dalam rangka memisahkan diri ini karena kita tidak bisa memberikan kesejahteraan yang baik, maka tindakan itu lumrah?" ujar Desmond.
Dikatakannya, sejumlah catatan itu berkaitan dengan persoalan pertahanan, keamanan dan respons dari pemerintah. "Apakah ini juga bukan karena kelemahan pemerintahan ini yang membuat tindakan ini jadi berlebihan dan membiarkan ada separatisme misalnya," ujarnya.
(Baca juga: Pasukan Gabungan Berhasil Masuk ke Lokasi Pembantaian 31 Pekerja )
Kemudian, pertanyaan lainnya adalah tindakan pemerintah terhadap persoalan tersebut. "Semua hal harus kita lihat secara jernih. Menyalahkan pemerintah? Menyalahkan separatis? Harusnya kita lihat contoh-contoh ini," katanya.
(Baca juga: Evakuasi Korban, Personel TNI-Polri Terobos Blokade OPM di Nduga Papua )
Di samping itu, dia mengakui bahwa keamanan nasional perlu ditingkatkan. "Karena kami di Komisi III adalah komisi hukum dan keamanan. Tentunya kami dalam rapat dengan kepolisian akan mempertanyakan ini," pungkasnya.
(pur)
