Soal Deklarasi Papua Barat Merdeka, Komisi I DPR: Jangan Anggap Remeh
loading...
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta. Foto/dok PKS
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan Papua Bara t. Mereka menunjuk Benny Wenda sebagai presiden sementara.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta meminta pemerintah menyikapi secara serius perkembangan situasi ini. Penanganan permasalahan Papua ini sudah berlangsung lama, maka diperlukan pendekatan yang komprehensif.
“Jangan anggap remeh perkembangan ini. Kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” ujarnya melalui keterangan tertulis kepada SINDOnews, Rabu (2/12/2020).( )
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan perlu ada koreksi yang sistematis, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, mengenai penanganan Papua ini.
Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ada empat akar masalah di Papua, yakni diskriminasi dan rasialisme, pembangunan yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM, serta status dan sejarah politik.( )
Otonomi khusus yang diterapkan, kata dia, belum mampu mengangkat indeks pembangunan manusia (IPM) Papua. Bumi Cendrawasih masih tertinggal dari daerah lain padahal sudah sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
“Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit mengelola puluhan ribu hektare lain yang berdampak hilangnya hak ulayat warga papua. Ini menunjukkan tanah Papua hanya jadi lahan eksploitasi,” tuturnya.
Sukamta meminta pemerintah segera menyatukan seluruh desk Papua. Semua itu harus dikoordinasikan dan dikendalikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengungkapkan selama ini penanganan Papua yang menonjol pendekatan keamanannya. Memang itu penting. Akan tetapi, aspek kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi tidak kalah penting. Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan itu.
“Saya yakin warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada. Ini yang akan mempengaruhi masa depan Papua,” tuturnya.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta meminta pemerintah menyikapi secara serius perkembangan situasi ini. Penanganan permasalahan Papua ini sudah berlangsung lama, maka diperlukan pendekatan yang komprehensif.
“Jangan anggap remeh perkembangan ini. Kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” ujarnya melalui keterangan tertulis kepada SINDOnews, Rabu (2/12/2020).( )
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan perlu ada koreksi yang sistematis, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, mengenai penanganan Papua ini.
Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ada empat akar masalah di Papua, yakni diskriminasi dan rasialisme, pembangunan yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM, serta status dan sejarah politik.( )
Otonomi khusus yang diterapkan, kata dia, belum mampu mengangkat indeks pembangunan manusia (IPM) Papua. Bumi Cendrawasih masih tertinggal dari daerah lain padahal sudah sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
“Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit mengelola puluhan ribu hektare lain yang berdampak hilangnya hak ulayat warga papua. Ini menunjukkan tanah Papua hanya jadi lahan eksploitasi,” tuturnya.
Sukamta meminta pemerintah segera menyatukan seluruh desk Papua. Semua itu harus dikoordinasikan dan dikendalikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengungkapkan selama ini penanganan Papua yang menonjol pendekatan keamanannya. Memang itu penting. Akan tetapi, aspek kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi tidak kalah penting. Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan itu.
“Saya yakin warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada. Ini yang akan mempengaruhi masa depan Papua,” tuturnya.
(dam)
Explore More