Soal Deklarasi Papua Barat Merdeka, Komisi I DPR: Jangan Anggap Remeh
Rabu, 02 Desember 2020 - 15:49 WIB
loading...
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta. Foto/dok PKS
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan Papua Bara t. Mereka menunjuk Benny Wenda sebagai presiden sementara.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta meminta pemerintah menyikapi secara serius perkembangan situasi ini. Penanganan permasalahan Papua ini sudah berlangsung lama, maka diperlukan pendekatan yang komprehensif.
“Jangan anggap remeh perkembangan ini. Kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” ujarnya melalui keterangan tertulis kepada SINDOnews, Rabu (2/12/2020).(Baca juga: ULMWP Calonkan Benny Wenda sebagai Presiden Interim Papua Barat )
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan perlu ada koreksi yang sistematis, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, mengenai penanganan Papua ini.
Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ada empat akar masalah di Papua, yakni diskriminasi dan rasialisme, pembangunan yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM, serta status dan sejarah politik.(Baca juga: Fadli Zon: Benny Wenda Menantang RI, Kok Masih Urus Habib Rizieq )
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta meminta pemerintah menyikapi secara serius perkembangan situasi ini. Penanganan permasalahan Papua ini sudah berlangsung lama, maka diperlukan pendekatan yang komprehensif.
“Jangan anggap remeh perkembangan ini. Kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” ujarnya melalui keterangan tertulis kepada SINDOnews, Rabu (2/12/2020).(Baca juga: ULMWP Calonkan Benny Wenda sebagai Presiden Interim Papua Barat )
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan perlu ada koreksi yang sistematis, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, mengenai penanganan Papua ini.
Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ada empat akar masalah di Papua, yakni diskriminasi dan rasialisme, pembangunan yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM, serta status dan sejarah politik.(Baca juga: Fadli Zon: Benny Wenda Menantang RI, Kok Masih Urus Habib Rizieq )
Lihat Juga :
