Setelah Basarah, Giliran Raja Juli Sebut Soeharto Simbol KKN
Jum'at, 30 November 2018 - 19:16 WIB
Setelah Basarah, Giliran Raja Juli Sebut Soeharto Simbol KKN
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia sudah stadium 4 menuai reaksi negatif dari sejumlah elite parpol pendukung Presiden Jokowi yang mengaitkan masalah korupsi dengan rezim Orde Baru Soeharto. Setelah Wakil Sekjen DPP PDIP, Ahmad Basarah, giliran Sekjen DPP PSI, Raja Juli Antoni yang melekatkan simbol negatif kepada mantan Presiden Soeharto.
Menurut Toni sapaan akrabnya, dirinya tidak mengetahui secara persis standar apa yang dipakai Prabowo sehingga menyebut korupsi sudah stadium 4. Sementara ikhwal korupsi bermula dari kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun.
"Tapi ini bukan masalah sederhana ini masalah lama dan masalah yang menjadi alasan mengapa dulu kita menurunkan mertuanya Pak Prabowo," ujar Toni saat ditemui wartawan di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Wakil Sekretaris TKN pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin ini mengakui masalah korupsi menjadi masalah bersama untuk dituntaskan dan pemerintahan Jokowi melakukan langkah konkret mengenai hal tersebut dengan memberikan perhatian penuh kepada lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK.
Sementara, Prabowo justru menggaungkan retorika pesimisme di luar dengan berteriak tentang korupsi di Indonesia. Di sisi lain korupsi merupakan warisan Orde Baru di mana gerakan Reformasi 98 lahir dari kekuasaan yang korup sehingga mahasiswa memiliki kesadaran untuk turun ke jalan.
"Seperti saya katakan tadi 98 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan itu KKN, Korupsi Kolusi Nepotisme dan ini secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu Pak Harto," tandasnya.
Menurut Toni sapaan akrabnya, dirinya tidak mengetahui secara persis standar apa yang dipakai Prabowo sehingga menyebut korupsi sudah stadium 4. Sementara ikhwal korupsi bermula dari kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun.
"Tapi ini bukan masalah sederhana ini masalah lama dan masalah yang menjadi alasan mengapa dulu kita menurunkan mertuanya Pak Prabowo," ujar Toni saat ditemui wartawan di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Wakil Sekretaris TKN pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin ini mengakui masalah korupsi menjadi masalah bersama untuk dituntaskan dan pemerintahan Jokowi melakukan langkah konkret mengenai hal tersebut dengan memberikan perhatian penuh kepada lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK.
Sementara, Prabowo justru menggaungkan retorika pesimisme di luar dengan berteriak tentang korupsi di Indonesia. Di sisi lain korupsi merupakan warisan Orde Baru di mana gerakan Reformasi 98 lahir dari kekuasaan yang korup sehingga mahasiswa memiliki kesadaran untuk turun ke jalan.
"Seperti saya katakan tadi 98 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan itu KKN, Korupsi Kolusi Nepotisme dan ini secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu Pak Harto," tandasnya.
(kri)
