Tak Perhatikan Guru Honorer, Jokowi Bisa Terkena Blunder

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menuntaskan persoalan kesejahteraan 1,5 juta tenaga guru honorer golongan K2. Meski tergolong isu lama, perkara kesejahteraan guru honorer bisa menjadi blunder bagi calon presiden petahana.

"Soal nasib kesejahteraan guru itu isu lama. Tapi kalau terus dibiarkan, para guru bisa kurang simpati kepada pemerintah," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada Sindonews, Senin (26/11/2018).

Adi mengatakan, di musim kampanye ini, Jokowi selaku capres petahana harus punya jawaban yang pasti terkait nasib tenaga guru honorer. Meski tak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), Jokowi setidaknya memperhatikan kesejahteraan mereka.

"Bagaimana pun harus ada win win solution. Meski belum diangkat menjadi guru tetap karena akan memberatkan anggaran, kesejahteraan mereka harus ditingkatkan. Bisa berupa penambahan gaji atau tunjangan pendidikan bagi keluarga mereka," ucap Adi.

Bila dibiarkan, Adi menilai isu kesejahteraan guru honorer bisa dikapitalisasi kompetitor Jokowi untuk menjatuhkan elektabilitas sang petahana.

"Momentum hari guru ini, harus ada jawaban kongkret dari pemerintah yang melegakan para guru. Kalau jawabannya masih sama, ini akan jadi blunder bagi Jokowi," kata Adi.