TNI Harus Antisipasi Perang Siber

JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) harus berperan aktif dalam mengantisipasi terjadinya perang siber atau cyber war yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan itu di sampaikan Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna dalam sambutannya di Seminar Nasional Passis Sekkau A- 104 di Kampus Sekolah Komando Kesatuan TNI AU (Sekkau), Jakarta, kemarin.

“TNI Angkatan Udara tidak hanya dituntut profesional dan mahir dalam menggunakan alut sista, tetapi juga harus memiliki kemampuan andal dalam menghadapi ancaman di dunia maya (cyber space),” ungkap Yuyu dalam sambutan yang dibacakan Asisten Pengamanan (Aspam) KSAU Marsda TNI Dwi Fajariyanto.

Dalam seminar bertema “Cyber Warfare, Dimensi Baru Perang Dunia” itu, Yuyu menyebutkan, perang dunia maya merupakan suatu bentuk ancaman sekaligus tantangan baru yang harus bisa disikapi dengan penuh kewaspadaan. Bahkan, hal itu juga harus di antisipasi secara dini agar tidak terjadi kerawanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Yuyu, perang siber menggunakan komputer dan internet itu terjadi dengan memanfaatkan dunia maya melakukan penetrasi terhadap jaringan komputer negara lain dengan tujuan menyerang sistem informasi lawannya.

Ancaman dan serangan siber itu meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya aspek ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lainnya.

Oleh karena itu, KSAU meminta sistem dan strategi pertahanan negara harus memperhatikan perkembangan global, terutama perubahan sifat perang.

“Sifat dan bentuk perang modern saat ini lebih dominan digerakkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perang modern tidak lagi didominasi perang teritorial dengan konsep perang gerilya, melainkan perang yang melumpuhkan sistem keuangan, sistem perbankan, dan infrastruktur,” ungkapnya.

Dia menambahkan, segala bentuk upaya harus terus dilakukan untuk melindungi dan mengatasi gangguan terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan sistem data dan infrastruktur nasional, serta menyiapkan strategi serangan balik.

“Mekanisme ini harus mampu melindungi sistem data dan informasi infra struktur nasional dari serangan siber yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,” kata Yuyu.

KSAU berharap bisa memberikan masukan dan kontribusi bagi lembaga di lingkungan TNI AU, baik di satuan-satuan maupun di lembaga pendidikan, seperti Sekkau untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mewaspadai adanya perang siber di Indonesia.

Pada kesempatan sama, Komandan Sekkau Kolonel Pnb Esron SB Sinaga menambahkan, pemerintah perlu menyusun rencana strategi pertahanan dan keamanan siber nasional untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan operasi siber demi mendukung pertahanan negara.

“Tren ancaman siber akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga perlu dilakukan riset terus menerus untuk mampu mengatasi berbagai teknik, taktik, dan strategi pertahanan keamanan siber yang dihadapi di masa yang akan datang.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Regional Direktorat Studi Internasional Lemhanas Kolonel Rudy G Gultom mengungkapkan, kejahatan siber perlu ditangkal melalui Strategi Bela Negara dan nilai-nilai luhur Pancasila bagi generasi muda. Itu artinya, strategi itu diimplementasikan melalui ruang siber.

“Melalui bela negara ini, para generasi muda akan ditanamkan nilai luhur sehingga akan menangkal kejahatan siber,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika mereka tidak siap menghadapi ancaman siber (cyber threat) dan tidak mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak negatif penggunaan teknologi informasi, maka dapat menjadi korban dari peperangan informasi tersebut. (Binti Mufarida)