Tujuh Juta Orang Masih Menganggur
Selasa, 06 November 2018 - 08:00 WIB
Tujuh Juta Orang Masih Menganggur
A
A
A
SEKITAR tujuh juta penduduk Indonesia masih berstatus pengangguran. Publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak tujuh juta orang atau sekitar 5,34% per Agustus 2018. Angka TPT tersebut sedikit terkoreksi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu di mana angka pengangguran sebanyak 7,04 juta orang atau turun 40.000 orang. Sebaliknya, jumlah angkatan kerja meningkat sekitar 2,95 juta orang menjadi 131,01 juta orang. Begitu pula masyarakat yang bekerja, naik sebanyak 2,99 juta orang menjadi 124,01 juta orang.
Sekadar informasi, di negeri ini jumlah penduduk usia kerja sebanyak 194,78 juta orang, terdiri atas angkatan kerja 131,01 juta orang dan sekitar 63,77 juta orang bukan angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, 124,01 juta orang bekerja. Jadi, sisanya sekitar tujuh juta orang masih tercatat sebagai pengangguran per Agustus tahun ini.
Lalu, di mana sajakah penduduk bekerja itu ditampung? Masih berdasarkan data publikasi BPS ternyata sektor informal masih menjadi "penampungan" pekerja paling tinggi. Tercatat 56,84% masyarakat bekerja pada sektor informal hingga Agustus 2018. Setahun belakangan ini, terjadi kenaikan persentase pada sejumlah bidang, yakni penyediaan akomodasi dan makan-minum sekitar 0,47%, industri pengolahan sekitar 0,21% dan transportasi 0,17%. Sebaliknya, terjadi penurunan persentase pada bidang pertanian sekitar 0,89%, jasa lainnya sebanyak 0,11%, dan jasa pendidikan sekitar 0,05%. Meski sektor informal tetap menjadi primadona, secara persentase menurun sekitar 0,19% hingga Agustus lalu dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ditilik dari tingkat pendidikan, ternyata angka pengangguran lebih banyak dari lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). BPS membeberkan data TPT didominasi dengan pendidikan SMK sekitar 11,24%, lalu ditempel lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang mencapai sekitar 7,95%, selanjutnya dari lulusan diploma I/II/III sebanyak 6,02%, menyusul lulusan universitas yang tercatat 5,89%, sedangkan lulusan sekolah menengah pertama (SMP dan sekolah dasar (SD) masing-masing sekitar 4,80% dan 2,43%. Data TPT yang didominasi pendidikan SMK tentu menimbulkan pertanyaan tersendiri. Pasalnya, bukankah level pendidikan SMK memang diarahkan untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia, sehingga kurikulum pelajaran disesuaikan permintaan pasar?
Mengatasi TPT memang membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah. Faktanya, persentase TPT dari angkatan kerja pada sejumlah provinsi lebih tinggi dari persentase nasional yang ada di level 5,34%. Tengok saja, data yang dirilis BPS terdapat lima provinsi. Provinsi Banten menduduki urutan terbesar dengan persentase sekitar 8,52% atau turun 0,76% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 9,28%. Jawa Barat menempel dengan persentase sekitar 8,17% atau terkoreksi turun sekitar 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 8,22%.
Selanjutnya, di luar Pulau Jawa terdaftar Maluku dengan persentase sekitar 7,27% atau menukik 2,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level 9,29%. Disusul Kepulauan Riau dengan persentase mencapai 7,12% atau turun 0,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 7,16%. Dan, Sulawesi Utara dengan persentase 6,86% atau turun tipis 0,32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sekitar 7,18%. Adapun persentase TPT paling rendah terjadi pada Bali sekitar 1,37%. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, target pengangguran dipatok pada level 5-5,3%. Tahun depan ditargetkan angka pengangguran semakin menipis pada level 4,8-5,2%.
Angka pengangguran yang dipatok pemerintah untuk tahun depan boleh dikatakan sangat moderat, namun tantangan untuk meraihnya tentu tidaklah mudah dengan melihat perkembangan pertumbuhan perekonomian nasional yang masih dalam tahap pelambatan, sebagai pengaruh langsung dari melemahnya nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan berbagai dampak dari gejolak perekonomian global sehingga pemerintah hanya berani mematok pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3% tahun depan. Selain itu, perkembangan bisnis digital harus dicermati terkait dengan ketersediaan lapangan kerja. Pemerintah harus menyiapkan jurus mengantisipasi pengangguran ketika era e-commerce semakin masif ke depan.
Sekadar informasi, di negeri ini jumlah penduduk usia kerja sebanyak 194,78 juta orang, terdiri atas angkatan kerja 131,01 juta orang dan sekitar 63,77 juta orang bukan angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, 124,01 juta orang bekerja. Jadi, sisanya sekitar tujuh juta orang masih tercatat sebagai pengangguran per Agustus tahun ini.
Lalu, di mana sajakah penduduk bekerja itu ditampung? Masih berdasarkan data publikasi BPS ternyata sektor informal masih menjadi "penampungan" pekerja paling tinggi. Tercatat 56,84% masyarakat bekerja pada sektor informal hingga Agustus 2018. Setahun belakangan ini, terjadi kenaikan persentase pada sejumlah bidang, yakni penyediaan akomodasi dan makan-minum sekitar 0,47%, industri pengolahan sekitar 0,21% dan transportasi 0,17%. Sebaliknya, terjadi penurunan persentase pada bidang pertanian sekitar 0,89%, jasa lainnya sebanyak 0,11%, dan jasa pendidikan sekitar 0,05%. Meski sektor informal tetap menjadi primadona, secara persentase menurun sekitar 0,19% hingga Agustus lalu dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ditilik dari tingkat pendidikan, ternyata angka pengangguran lebih banyak dari lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). BPS membeberkan data TPT didominasi dengan pendidikan SMK sekitar 11,24%, lalu ditempel lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang mencapai sekitar 7,95%, selanjutnya dari lulusan diploma I/II/III sebanyak 6,02%, menyusul lulusan universitas yang tercatat 5,89%, sedangkan lulusan sekolah menengah pertama (SMP dan sekolah dasar (SD) masing-masing sekitar 4,80% dan 2,43%. Data TPT yang didominasi pendidikan SMK tentu menimbulkan pertanyaan tersendiri. Pasalnya, bukankah level pendidikan SMK memang diarahkan untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia, sehingga kurikulum pelajaran disesuaikan permintaan pasar?
Mengatasi TPT memang membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah. Faktanya, persentase TPT dari angkatan kerja pada sejumlah provinsi lebih tinggi dari persentase nasional yang ada di level 5,34%. Tengok saja, data yang dirilis BPS terdapat lima provinsi. Provinsi Banten menduduki urutan terbesar dengan persentase sekitar 8,52% atau turun 0,76% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 9,28%. Jawa Barat menempel dengan persentase sekitar 8,17% atau terkoreksi turun sekitar 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 8,22%.
Selanjutnya, di luar Pulau Jawa terdaftar Maluku dengan persentase sekitar 7,27% atau menukik 2,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level 9,29%. Disusul Kepulauan Riau dengan persentase mencapai 7,12% atau turun 0,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 7,16%. Dan, Sulawesi Utara dengan persentase 6,86% atau turun tipis 0,32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sekitar 7,18%. Adapun persentase TPT paling rendah terjadi pada Bali sekitar 1,37%. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, target pengangguran dipatok pada level 5-5,3%. Tahun depan ditargetkan angka pengangguran semakin menipis pada level 4,8-5,2%.
Angka pengangguran yang dipatok pemerintah untuk tahun depan boleh dikatakan sangat moderat, namun tantangan untuk meraihnya tentu tidaklah mudah dengan melihat perkembangan pertumbuhan perekonomian nasional yang masih dalam tahap pelambatan, sebagai pengaruh langsung dari melemahnya nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan berbagai dampak dari gejolak perekonomian global sehingga pemerintah hanya berani mematok pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3% tahun depan. Selain itu, perkembangan bisnis digital harus dicermati terkait dengan ketersediaan lapangan kerja. Pemerintah harus menyiapkan jurus mengantisipasi pengangguran ketika era e-commerce semakin masif ke depan.
(wib)
