Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani Penuhi Panggilan Bawaslu
Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani Penuhi Panggilan Bawaslu
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Maritim, Luhut Panjaitan dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keduanya sudah tiba di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (2/11/2018).
Luhut dan Sri rencananya akan dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye karena keduanya dianggap mengacungkan salam satu jari dalam kegiatan pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali beberapa waktu lalu.
Kedua anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebelumnya dilaporkan elemen masyarakat yang menamakan Advokat Nusantara. Kehadiran Luhut dan Sri sendiri luput dari pantauan awak media yang bertugas di Bawaslu.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo membenarkan lembaganya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Luhut dan Sri. Dalam laporan itu, Bawaslu mengklaim sudah memeriksa pelapor, saksi dan barang bukti.
Ratna mengatakan, pemanggilan Luhut dan Sri merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu sebelum lembaga pengawas pemilu ini memutuskan status laporan tersebut. "Terakhir tanggal 6-7 (November) diputuskan," ujar Ratna saat dihubungi SINDOnews, Jumat (2/11/2018).
Luhut dan Sri rencananya akan dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye karena keduanya dianggap mengacungkan salam satu jari dalam kegiatan pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali beberapa waktu lalu.
Kedua anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebelumnya dilaporkan elemen masyarakat yang menamakan Advokat Nusantara. Kehadiran Luhut dan Sri sendiri luput dari pantauan awak media yang bertugas di Bawaslu.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo membenarkan lembaganya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Luhut dan Sri. Dalam laporan itu, Bawaslu mengklaim sudah memeriksa pelapor, saksi dan barang bukti.
Ratna mengatakan, pemanggilan Luhut dan Sri merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu sebelum lembaga pengawas pemilu ini memutuskan status laporan tersebut. "Terakhir tanggal 6-7 (November) diputuskan," ujar Ratna saat dihubungi SINDOnews, Jumat (2/11/2018).
(kri)
Explore More