Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Suramadu, Moeldoko: Kampungan!
Rabu, 31 Oktober 2018 - 16:42 WIB
Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Suramadu, Moeldoko: Kampungan!
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengaku heran dengan pihak-pihak yang melaporkan kebijakan Presiden Jokowi menggratiskan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menurut Moeldoko, kebijakan menggratiskan Suramadu merupakan tugas pokok Jokowi sebagai Presiden untuk menyejahterahkan rakyat.
"Jadi jangan dilihatnya (kebijakan itu-red) sepotong-potong, kampungan lah itu," ujar Moeldoko di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf, jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan berharap semua pihak melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara utuh. Menurutnya, keputusan menggratiskan Suramadu dalam kapasitas Jokowi kepala negara dan kepala pemerintahan.
Sehingga, kata dia, tidak nyambung jika keputusan Jokowi tersebut dikaitkan dengan kapasitasnya sebagai calon presiden. Menurutnya, tugas Jokowi mau ada pilpres maupun tidak tetap sebagai presiden.
Selain itu, mantan Panglima TNI itu menegaskan, kebijakan itu keluar setelaj presiden mendengar aspirasi dari masyarakat daerah yang menilai sulitnya investasi masuk karena biaya pengiriman logistik yang mahal.
"Sekarang sudahlah lepasin aja karena juga pemasukan kepada negara juga gak terlalu signifikan, tapi signifikan untuk investasi pengembangan wilayah madura itu. Nah ini melihatnya utuh," tuturnya.
Menurut Moeldoko, kebijakan menggratiskan Suramadu merupakan tugas pokok Jokowi sebagai Presiden untuk menyejahterahkan rakyat.
"Jadi jangan dilihatnya (kebijakan itu-red) sepotong-potong, kampungan lah itu," ujar Moeldoko di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf, jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan berharap semua pihak melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara utuh. Menurutnya, keputusan menggratiskan Suramadu dalam kapasitas Jokowi kepala negara dan kepala pemerintahan.
Sehingga, kata dia, tidak nyambung jika keputusan Jokowi tersebut dikaitkan dengan kapasitasnya sebagai calon presiden. Menurutnya, tugas Jokowi mau ada pilpres maupun tidak tetap sebagai presiden.
Selain itu, mantan Panglima TNI itu menegaskan, kebijakan itu keluar setelaj presiden mendengar aspirasi dari masyarakat daerah yang menilai sulitnya investasi masuk karena biaya pengiriman logistik yang mahal.
"Sekarang sudahlah lepasin aja karena juga pemasukan kepada negara juga gak terlalu signifikan, tapi signifikan untuk investasi pengembangan wilayah madura itu. Nah ini melihatnya utuh," tuturnya.
(dam)
