Fadli Zon: Pemberantasan Korupsi Perlu Kerja Sama Semua Elemen
Jum'at, 26 Oktober 2018 - 20:14 WIB
Fadli Zon: Pemberantasan Korupsi Perlu Kerja Sama Semua Elemen
A
A
A
KOPENHAGEN - Maraknya korupsi yang terjadi di berbagai negara, telah menjadi ancaman serius, tak hanya bagi pembangunan namun juga bagi masa depan perdamaian dunia. Untuk mengatasinya dibutuhkan peran dan kerja sama dari semua elemen baik pemerintah, parlemen dan masyarakat madani.
Demikian salah satu poin yang disampaikan Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli Zon di depan forum 18TH International Anti-Corruption Conference "Together for Development, Peace and Security: Now Is the Time to Act” di Bella Centre, Kopenhagen, Denmark, Rabu 24 Oktober 2018.
Forum ini adalah pertemuan untuk mengajak semua elemen agar bekerja sama dalam memberantas korupsi. "Saya menyoroti efek negatif dari korupsi dan mengapa kita harus bekerjasama mengatasinya. Korupsi tak hanya dilihat sebagai ancaman terhadap demokrasi, tetapi juga dapat merusak pembangunan ekonomi, melanggar keadilan sosial, dan merusak kepentingan publik. Itu bahkan dapat menghancurkan kepercayaan pada institusi negara" kata Fadli Zon.
Hasil penelitian University of Amsterdam pada 2010, korupsi dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap parlemen. Pada 2012, laporan yang dirilis Transparency International (TI) menempatkan parlemen sebagai peringkat ke-3 dalam daftar lembaga publik yang dianggap korup oleh masyarakat sipil.
Karena itu, sebagai kejahatan transnasional, penanganan korupsi harus didukung semua elemen. Kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan di antara para stakeholders sangat diperlukan untuk memberantas korupsi secara efektif. Melalui aliansi aktor-aktor penting semacam itu, masalah dapat diatasi.
"Parlemen adalah pilar penting dari sistem demokrasi suatu negara. Parlemen memiliki peran kunci kontrol mengawasi pemerintah. Dalam hal membina kemitraan yang kuat, penting untuk membangun dan mendukung jaringan parlementer, dan bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Di sinilah GOPAC mengambil perannya," tutur Wakil Ketua DPR RI ini.
Sejak didirikan pada 2002, GOPAC telah secara aktif terlibat dalam jaringan anti-korupsi global. Di saat yang sama mendorong kemitraan anti-korupsi yang kuat di kalangan anggota parlemen. “Hingga kini, kami memiliki lebih dari 1.000 anggota di seluruh dunia, serta jaringan terkoordinasi melalui 62 cabang nasional dan 5 cabang regional di Arab, Afrika, Asia Tenggara, Oceania, dan Amerika Latin,” ujarnya.
Dalam melaksanakan programnya, GOPAC memiliki 5 bidang satuan tugas global yakni anti-pencucian uang, konvensi PBB melawan korupsi (UNCAC), pengawasan parlementer, etika dan perilaku parlementer, dan partisipasi masyarakat. "Saya juga menyoroti beberapa kemitraan strategis GOPAC baru-baru ini dengan parlemen, eksekutif, jaringan internasional, dan masyarakat sipil,” tandasnya.
Demikian salah satu poin yang disampaikan Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli Zon di depan forum 18TH International Anti-Corruption Conference "Together for Development, Peace and Security: Now Is the Time to Act” di Bella Centre, Kopenhagen, Denmark, Rabu 24 Oktober 2018.
Forum ini adalah pertemuan untuk mengajak semua elemen agar bekerja sama dalam memberantas korupsi. "Saya menyoroti efek negatif dari korupsi dan mengapa kita harus bekerjasama mengatasinya. Korupsi tak hanya dilihat sebagai ancaman terhadap demokrasi, tetapi juga dapat merusak pembangunan ekonomi, melanggar keadilan sosial, dan merusak kepentingan publik. Itu bahkan dapat menghancurkan kepercayaan pada institusi negara" kata Fadli Zon.
Hasil penelitian University of Amsterdam pada 2010, korupsi dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap parlemen. Pada 2012, laporan yang dirilis Transparency International (TI) menempatkan parlemen sebagai peringkat ke-3 dalam daftar lembaga publik yang dianggap korup oleh masyarakat sipil.
Karena itu, sebagai kejahatan transnasional, penanganan korupsi harus didukung semua elemen. Kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan di antara para stakeholders sangat diperlukan untuk memberantas korupsi secara efektif. Melalui aliansi aktor-aktor penting semacam itu, masalah dapat diatasi.
"Parlemen adalah pilar penting dari sistem demokrasi suatu negara. Parlemen memiliki peran kunci kontrol mengawasi pemerintah. Dalam hal membina kemitraan yang kuat, penting untuk membangun dan mendukung jaringan parlementer, dan bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Di sinilah GOPAC mengambil perannya," tutur Wakil Ketua DPR RI ini.
Sejak didirikan pada 2002, GOPAC telah secara aktif terlibat dalam jaringan anti-korupsi global. Di saat yang sama mendorong kemitraan anti-korupsi yang kuat di kalangan anggota parlemen. “Hingga kini, kami memiliki lebih dari 1.000 anggota di seluruh dunia, serta jaringan terkoordinasi melalui 62 cabang nasional dan 5 cabang regional di Arab, Afrika, Asia Tenggara, Oceania, dan Amerika Latin,” ujarnya.
Dalam melaksanakan programnya, GOPAC memiliki 5 bidang satuan tugas global yakni anti-pencucian uang, konvensi PBB melawan korupsi (UNCAC), pengawasan parlementer, etika dan perilaku parlementer, dan partisipasi masyarakat. "Saya juga menyoroti beberapa kemitraan strategis GOPAC baru-baru ini dengan parlemen, eksekutif, jaringan internasional, dan masyarakat sipil,” tandasnya.
(poe)
