Menkumham Uji Coba Inovasi IT Layanan Kunjungan Narapidana
Jum'at, 26 Oktober 2018 - 03:11 WIB
Menkumham Uji Coba Inovasi IT Layanan Kunjungan Narapidana
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, antusias mencoba inovasi terbaru di bidang Layanan Kunjungan Berbasis Teknologi Informasi saat menyambangi stand Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pada helatan Legal Expo 2018, Kamis 25 Oktober 2018.
Inovasi tersebut merupakan bagian dari pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang menggunakan rekam identitas dari e-KTP dan sidik jari dalam percepatan terhadap kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) baik kedinasan maupun keluarga.
"Setelah scan e-KTP, saya harus apa lagi nih?," ujar Yasonna ketika mencoba aplikasi tersebut.
Dalam pelaksanaannya, bagi masyarakat atau tamu kedinasan yang melakukan kunjungan ke lapas/rutan pertama kali diharuskan untuk melakukan scan e-KTP, sidik jari dan foto diri. Untuk kunjungan selanjutnya, petugas cukup menggunakan sidik jari pengunjung untuk melakukan identifikasi.
"Wah, sudah ada foto saya ya di sini (data base-red). Bu Dirjen, berarti semuanya datanya sudah terekam di server ya. Ini inovasi yang luar biasa dalam pelayanan Pemasyarakatan," tambah Yasonna setelah menyelesaikan perekaman data.
Dengan adanya inovasi ini, proses pendaftaran pengunjung dapat dilakukan lebih cepat dengan tingkat akurasi data yang tinggi karena data berasal dari e-KTP.
"Selain lebih cepat dan akurat, adanya inovasi ini juga mempermudah bagi petugas untuk melakukan analisa data dan informasi. Jadi masyarakat dan petugas sama-sama mendapatkan kemudahan," ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami.
Selain memamerkan inovasi Layanan Kunjungan Berbasis Teknologi Informasi, Ditjen PAS juga turut memamerkan program unggulan lainnya yaitu e-commerce Produk Unggulan Narapidaa “PASSION” dan program narapidana kuliah “Kampus Kehidupan”.
Legal Expo 2018 merupakan rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika 2018 yang diselenggarakan pada 25-26 Oktober 2018 di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Mengusung tema “Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Era Digital”, acara ini diikuti pelbagai instansi penegak hukum seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.
Inovasi tersebut merupakan bagian dari pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang menggunakan rekam identitas dari e-KTP dan sidik jari dalam percepatan terhadap kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) baik kedinasan maupun keluarga.
"Setelah scan e-KTP, saya harus apa lagi nih?," ujar Yasonna ketika mencoba aplikasi tersebut.
Dalam pelaksanaannya, bagi masyarakat atau tamu kedinasan yang melakukan kunjungan ke lapas/rutan pertama kali diharuskan untuk melakukan scan e-KTP, sidik jari dan foto diri. Untuk kunjungan selanjutnya, petugas cukup menggunakan sidik jari pengunjung untuk melakukan identifikasi.
"Wah, sudah ada foto saya ya di sini (data base-red). Bu Dirjen, berarti semuanya datanya sudah terekam di server ya. Ini inovasi yang luar biasa dalam pelayanan Pemasyarakatan," tambah Yasonna setelah menyelesaikan perekaman data.
Dengan adanya inovasi ini, proses pendaftaran pengunjung dapat dilakukan lebih cepat dengan tingkat akurasi data yang tinggi karena data berasal dari e-KTP.
"Selain lebih cepat dan akurat, adanya inovasi ini juga mempermudah bagi petugas untuk melakukan analisa data dan informasi. Jadi masyarakat dan petugas sama-sama mendapatkan kemudahan," ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami.
Selain memamerkan inovasi Layanan Kunjungan Berbasis Teknologi Informasi, Ditjen PAS juga turut memamerkan program unggulan lainnya yaitu e-commerce Produk Unggulan Narapidaa “PASSION” dan program narapidana kuliah “Kampus Kehidupan”.
Legal Expo 2018 merupakan rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika 2018 yang diselenggarakan pada 25-26 Oktober 2018 di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Mengusung tema “Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Era Digital”, acara ini diikuti pelbagai instansi penegak hukum seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.
(mhd)
