Kemenpan-RB Rilis Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018, Ini Daftarnya

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) merilis Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Bagi pemerintah daerah yang masuk Top 40 ini akan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).

"Kami telah menetapkan 40 terbaik untuk Inovasi Pelayanan Publik 2018. Saya mengapresiasi instansi pemerintah yang lolos sampai tahap ini," ujar Menpan RB Syafruddin, Senin, 22 Oktober 2018.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang merupakan para akademisi, praktisi, dan pakar pelayanan publik yang kompeten dan memiliki reputasi baik.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 ini ditetapkan melalui Keputusan Menpan-RB Nomor 636/2018. Menurut Menpan, bagi pemerintah daerah yang inovasinya terpilih sebagai Top 40 akan mendapatkan alokasi DID. Adapun penganugerahan Penghargaan kepada Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 akan dilaksanakan pada Pembukaan International Public Service Forum 7 November 2018 mendatang. ”Rencananya akan diserahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Menpan.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 terdiri atas lima inovasi kementerian, dua inovasi Kepolisian Negara RI, delapan inovasi pemerintah provinsi, 15 inovasi kabupaten, dan 10 inovasi dari pemerintah kota.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa menambahkan, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan wujud dari program One Agency, One Innovation yang mewajibkan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk menciptakan minimal satu inovasi setiap tahunnya.

Proses kompetisi ini dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) melalui http://sinovik.menpan.go.id.

Telah terekam sebanyak 2.824 inovasi pelayanan publik di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun ini. Bulan September lalu juga telah dilakukan Penyerahan Penghargaan bagi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.

Berikut Daftar Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018:
I. Kategori Kementerian dan Lembaga
-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi).
-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu): Inovasi untuk Menjawab Tantangan Global Perdagangan Kayu Legal).
-Kementerian Luar Negeri, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (Menikum/Menikah Untuk Melindungi): Pelayanan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Bagi WNI di Luar Negeri).
-Kementerian Luar Negeri, Museum Konferensi Asia Afrika, Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Jarum Pentul/Jadi Relawan Museum itu Penting dan Gaul).
-Kementerian Sosial-Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung (Mencapai Nol Kerentanan Penyandang Disabilitas Intelektual Melalui Sheltered Workshop Peduli).
-Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Resor Jayapura/Kepolisian Daerah Papua (RM PAPEDA/Rumah Masyarakat Papua Penuh Damai).
-Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Brigade Mobil, Kepolisian Daerah Jambi (Membangun Pelayanan Publik Melalui Patroli Edukasi Brimob Polda Jambi pada Suku Anak Dalam di Rimba Merangin Jambi).

II. Kategori Provinsi
-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Puskesmas Senen/Dinas Kesehatan (CEK DAN SADARI/Cegah Kanker Serviks dengan Aplikasi MAPLE-S dan Mobil Deteksi Kanker HIBISCUS).
-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Koja (SIPIL DOYAN JALAN/Sistem Pilih Dokter dan Waktu Pelayanan, Pasien Rawat Jalan Peserta JKN-KIS).
-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. R. M. Soedjarwadi (Si Terpa Daya Jiwa/Sistem Terapi Paripurna melalui Pemberdayaan Orang dengan Gangguan Jiwa): Berobat di RSJD R. M. Soedjarwadi Sembuh Jiwa Raga dan Kembali Fungsi Sosialnya).
-Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perkebunan (Kabinet Arabika (Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika).
-Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (SIMPADU-PMI/Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran).
-Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin (BiRD/Babies Respiratory Distress Recovery Device).
-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (SEJUTA IKAN/Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Agar Produk Perikanan Sulsel Tetap Mendunia).
-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar (BASABA sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Bayi).

III. Kategori Kabupaten
-Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan (GANCANG ARON/Gugus Antisipasi Cegah Antrian Panjang dengan Antar Obat ke Rumah Pasien).
-Pemerintah Kabupaten Klungkung, Dinas Pertanian (BIMAJUARA/Beli Mahal Jual Murah).
-Pemerintah Kabupaten Klungkung, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (Implementasi TOSS/Tempat Olah Sampah Setempat).
-Pemerintah Kabupaten Lumajang, Unit Transfusi Darah PMI (Blood-Jek Si Pengawal Nyawa).
-Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Dinas Kesehatan (Antenatal Care Hipnoterapi).
-Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Percepatan Penurunan AKI dan AKB melalui Program CONTRA WAR (Contraceptive For Women At Risk).
-Pemerintah Kabupaten Merauke, Dinas Komunikasi dan Informatika (Layanan Free Hotspot/Layanan Internet Gratis Untuk Masyarakat).
-Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dinas Pendidikan (Kelas Perahu).
-Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Dinas Pertanian (Gerakan Lakamola Anan Sio).
-Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Lantung (PARIRI SI DESA).
-Pemerintah Kabupaten Takalar, SDN 81 Kalukubodo, Dinas Pendidikan (PAPA SEHAT/PAPAN Kontrol Kesehatan: Kontrol Kesehatan Peserta Didik di Sekolah Menuju Indonesia Sehat).
-Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (RUMPI MAS BIN/Rumah Pintar Masyarakat Bintuni).
-Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, Dinas Pertanian (Raskin Pola PKP (Padat Karya Pangan).
-Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Puskesmas Trenggalek, Dinas Kesehatan (GELAS MEMPESONA HATI (Gerakan Lansia Sehat Mewujudkan Masyarakat Peduli Persoalan Kesehatan di Hari Tua Nanti).
-Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak (LASKAR/Layanan Syndroma Koronaria Akut Terintegrasi).

IV. Kategori Kota
-Pemerintah Kota Bandung, Dinas Pangan dan Pertanian (Mini Lab Food Security).
-Pemerintah Kota Bogor, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (ANJAS GO CLEAR/Aplikasi Nominatif Jabatan Struktural Government Clear, di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang Aplikatif dan Akuntabel).
-Pemerintah Kota Cimahi, UPT Cimahi Technopark (Kawasan Cimahi Technopark sebagai Pusat Layanan Terpadu Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Cimahi Berbasis Inovasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Melalui Kolaborasi Quadruple Helix).
-Pemerintah Kota Madiun, SDN 02 Mojorejo, Dinas Pendidikan (DOPARI SAKATU).
-Pemerintah Kota Padang, Puskesmas Padang Pasir, Dinas Kesehatan (Kelas IMUD/Ibu Muda, Puskesmas Padang Pasir).
-Pemerintah Kota Parepare, Dinas Kesehatan (EKSISTENSI/Pelayanan Kesehatan Gratis Terintegrasi, CALL CENTRE 112).
-Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (6 in 1).
-Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda).
-Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Sosial (TAHU PANAS/Tak Takut Kehujanan, Tak Takut Kepanasan): Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh).
-Pemerintah Kota Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Ladis Song Malam/Layanan dengan Inovasi Simultan Bagi Pengasong dan Masyarakat Lansia Terminal).