Pengamat: Dana Kelurahan Mengarah pada Elektabilitas Jokowi
Senin, 22 Oktober 2018 - 16:03 WIB
Pengamat: Dana Kelurahan Mengarah pada Elektabilitas Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan mencairkan dana kelurahan untuk 2019 guna pemerataan pembangunan. Program tersebut dipertanyakan lantaran baru muncul ketika masa kampanye Pemilihan Presiden 2019.
Menanggapi itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menganggap wajar melihat kubu oposisi sangat reaktif dengan rencana Jokowi tersebut.
Adi pun lalu menyoroti korelasi antara rencana Jokowi soal dana kelurahan dengan isu-isu yang berkembang, dan dia menganggap semua tertuju kepada satu hal yaitu elektabilitas Jokowi.
"Pak Jokowi dan koalisinya tengah risau. Sejumlah isu yang dekat dengan masyarakat menghantam citra Jokowi dalam dua bulan terakhir. Di antaranya, pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM)," kata Adi saat dihubungi SINDOnews.com, Senin (22/10/2018).
Adi menganggap lazim jika Jokowi beserta koalisi cemas atas kemungkinan elektabilitasnya menurun usai kondisi Rupiah terus melemah dan wacana premium dinaikkan. Terlebih, kata Adi, angka-angka dalam survei elektabilitas sangat dinamis.
"Survei elektabilitas Jokowi termutakhir berada di sekitar angka 50 persen. Angka yang cukup bisa membuat seorang kontestan pilpres bertepuk dada. Akan tetapi, semua survei itu dilakukan sebelum rupiah menyentuh angka Rp15 ribu per dolar AS dan sebelum pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi dan menunda kenaikan premium.
Adi meyakini tren positif elektabilitas Jokowi tersebut mengalami perubahan setelah isu yang berkembang belakangan.
"Jadi, akan berbeda hasilnya jika survei dilakukan saat ini atau setelah isu-isu itu berkembang. Apalagi oposisi turut menyerang bertubi-tubi," ujarnya.
Namun, kata Adi, Jokowi tidak akan menuai simpati publik jika terlalu lama mencairkan dana kelurahan. Apalagi pemungutan suara Pilpres 2019 pada April 2019 mendatang.
"Segala proses administrasi dan penganggaran mesti dilakukan selekas mungkin apabila mendambakan banyak perolehan suara di TPS," tuturnya.
Menanggapi itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menganggap wajar melihat kubu oposisi sangat reaktif dengan rencana Jokowi tersebut.
Adi pun lalu menyoroti korelasi antara rencana Jokowi soal dana kelurahan dengan isu-isu yang berkembang, dan dia menganggap semua tertuju kepada satu hal yaitu elektabilitas Jokowi.
"Pak Jokowi dan koalisinya tengah risau. Sejumlah isu yang dekat dengan masyarakat menghantam citra Jokowi dalam dua bulan terakhir. Di antaranya, pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM)," kata Adi saat dihubungi SINDOnews.com, Senin (22/10/2018).
Adi menganggap lazim jika Jokowi beserta koalisi cemas atas kemungkinan elektabilitasnya menurun usai kondisi Rupiah terus melemah dan wacana premium dinaikkan. Terlebih, kata Adi, angka-angka dalam survei elektabilitas sangat dinamis.
"Survei elektabilitas Jokowi termutakhir berada di sekitar angka 50 persen. Angka yang cukup bisa membuat seorang kontestan pilpres bertepuk dada. Akan tetapi, semua survei itu dilakukan sebelum rupiah menyentuh angka Rp15 ribu per dolar AS dan sebelum pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi dan menunda kenaikan premium.
Adi meyakini tren positif elektabilitas Jokowi tersebut mengalami perubahan setelah isu yang berkembang belakangan.
"Jadi, akan berbeda hasilnya jika survei dilakukan saat ini atau setelah isu-isu itu berkembang. Apalagi oposisi turut menyerang bertubi-tubi," ujarnya.
Namun, kata Adi, Jokowi tidak akan menuai simpati publik jika terlalu lama mencairkan dana kelurahan. Apalagi pemungutan suara Pilpres 2019 pada April 2019 mendatang.
"Segala proses administrasi dan penganggaran mesti dilakukan selekas mungkin apabila mendambakan banyak perolehan suara di TPS," tuturnya.
(pur)
