Budiman Sebut Kritik Sandi Soal Dana Kelurahan Tidak Gentle dan Fair

JAKARTA - Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko menganggap presiden, kepala daerah hingga anggota DPR merupakan jabatan politik. Sehingga, kebijakan yang keluar akan dikaitkan dengan politik dan dukungan politik.

"Dan butuh keputusan politik untuk melahirkan dana desa dan kelurahan," ujar Budiman di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (22/10/2018). (Baca juga: Respons Sandi Soal Wacana Jokowi Program Dana Per Kelurahan)

Budiman mengibaratkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti persaingan dalam perusahaan. Di mana perusahaan yang satu lebih kreatif sehingga meraih keuntungan, sementara kebijakan yang lainnya tidak sehingga minim keuntungan dan prestasi.

Sementara perusahaan yang kalah bersaing malah justru menuding-nuding yang negatif, padahal sama-sama mencari keuntungan. Karenanya, keuntungan boleh diraih asalkan jangan merugikan banyak orang.

"Kalau nyari keuntungan politiknya dengan merusak kecerdasan orang, menyebar hoaks boleh dikritik. Melahirkan pahlawan palsu karena kekurangan pahlawan, kekurangan masa lalu, masa depan, akhirnya bersikap masa bodoh terhadap nasib bangsa, terhadap kecerdasan dan kewarasan bangsa," jelasnya.

Politikus PDIP ini menyoroti bahwa apa yang disampaikan Cawapres Sandiaga S Uno yang menyebut pengucuran dana kelurahan yang akan dilakukan Presiden Jokowi pada 2019 bak udang di balik batu. Menurutnya, Sandi tak memahami apa yang dirasakan masyarakat kelurahan.

Budiman menambahkan, kebijakan tersebut bentuk kehadiran pemerintah dalam memajukan kesejahteraa umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tapi malah dikritik oleh Sandi. "Jadi menurut saya apa yang disampaikan Pak Sandi tidak gentle, tidak fair. Menggelikan bagi saya," pungkasnya.