Program Penegakan Hukum Jokowi Dinilai Rendah Tingkat Kepuasannya
Jum'at, 19 Oktober 2018 - 10:17 WIB
Program Penegakan Hukum Jokowi Dinilai Rendah Tingkat Kepuasannya
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi menyebut dari masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden ditemani Jusuf Kalla (JK) ada beberapa program dengan tingkat kepuasan terendah. Salah satunya penegakan hukum yang menjadi terendah dalam penilaian masyarakat.
"Kita lihat, adanya kepala daerah yang tersangkut korupsi, kemudian kasus penyiraman Novel Baswedan yang masih belum tuntas sampai saat ini membuat publik meragukan upaya penegakkan hukum di Indonesia," ujar Pangi dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).
Manajemen pemerintah di era Jokowi menjabat presiden pun menurut Pangi menunjukkan ketidakpuasan di masyarakat. Hal itu terkait dengan batalnya dinaikkan harga BBM yang membuat masyarakat menilai adanya kendala komunikasi Presiden Jokowi dengan para pejabat pemerintah.
"Kemarin, harga BBM naik tiba-tiba dibatalkan enggak jadi. Ini menunjukkan adanya kendala komunikasi antara pemerintah dan presiden. Lalu, soal kenaikan tarif listrik yang tidak diinformasikan secara jelas. Ini yang menjadi negatif karena urusannya langsung kepada rakyat," jelasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa selama empat tahun menjabat, Jokowi belum menunjukkan kemajuan dalam bidang ekonomi yang memuaskan. Karena kegiatan ekspor dan impor sampat saat ini belum menunjukkan adanya kesetaraan dan terkesan jauh dari program nawacita.
"Jadi kita ekspor pangan paling besar ke Jepang 13% dan China 12%. Sementara impor kita tidak berbanding lurus. Impor kita justru banyak dari Cina 18% dan di bawahnya Singapura 14%. Ini tugas pemerintah bagaimana membuat aktivitas ekspor dan impor menjadi seimbang," tutupnya.
"Kita lihat, adanya kepala daerah yang tersangkut korupsi, kemudian kasus penyiraman Novel Baswedan yang masih belum tuntas sampai saat ini membuat publik meragukan upaya penegakkan hukum di Indonesia," ujar Pangi dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).
Manajemen pemerintah di era Jokowi menjabat presiden pun menurut Pangi menunjukkan ketidakpuasan di masyarakat. Hal itu terkait dengan batalnya dinaikkan harga BBM yang membuat masyarakat menilai adanya kendala komunikasi Presiden Jokowi dengan para pejabat pemerintah.
"Kemarin, harga BBM naik tiba-tiba dibatalkan enggak jadi. Ini menunjukkan adanya kendala komunikasi antara pemerintah dan presiden. Lalu, soal kenaikan tarif listrik yang tidak diinformasikan secara jelas. Ini yang menjadi negatif karena urusannya langsung kepada rakyat," jelasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa selama empat tahun menjabat, Jokowi belum menunjukkan kemajuan dalam bidang ekonomi yang memuaskan. Karena kegiatan ekspor dan impor sampat saat ini belum menunjukkan adanya kesetaraan dan terkesan jauh dari program nawacita.
"Jadi kita ekspor pangan paling besar ke Jepang 13% dan China 12%. Sementara impor kita tidak berbanding lurus. Impor kita justru banyak dari Cina 18% dan di bawahnya Singapura 14%. Ini tugas pemerintah bagaimana membuat aktivitas ekspor dan impor menjadi seimbang," tutupnya.
(kri)
