BKKBN dan UNFPA Laporkan Situasi Kependudukan Dunia
Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:35 WIB
BKKBN dan UNFPA Laporkan Situasi Kependudukan Dunia
A
A
A
JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama United Nations Population Fund (UNFPA) melaporkan situasi kependudukan dunia atau State of World Population (SWOP) Report tahun 2018.
Mengusung tema The Power of Choice: Reproductive Rights and the Demographic Transition atau Kekuatan Pilihan: Hak Reproduksi dan Transisi Demografi), laporan tersebut menyikapi permasalahan kependudukan yang sangat kompleks dan multidimensional.
Permaslaah kependudukan kompleks karena berkaitan erat dengan dimensi kependudukan yang menyangkut pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, hingga kesenjangan sosial dan pembangunan demokrasi.
“Laporan ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita, Indonesia, terutama BKKBN bagaimana kita melaksanakan program KB, bahwa memberikan pilihan atau memenuhi hak-hak reproduksi untuk setiap pasangan dan individu adalah sangat penting dan harus kita lakukan," tutur Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (17/10/2018).
Menurut dia, penanganan persoalan ini harus bersandarkan norma hukum dan norma sosial yang berlaku.
"Sehingga program yang kita jalankan tidak hanya mendapatkan legitimasi dari dunia internasional namun juga berdasarkan mandat dari negara serta legitimasi dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan yang kita laksanakan," tuturnya.
Sementara itu berdasarkan data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, angka kelahiran total (total fertility rate) mengalami penurunan sebanyak 0,2 poin, dari 2,6 per wanita usia subur pada SDKI Tahun 2012 menjadi 2,4 per wanita usia subur pada 2017.
Data-data dalam SDKI Tahun 2017 memperlihatkan berbagai kemajuan yang dicapai program keluarga berencana (KB) dalam lima tahun terakhir dan kontribusinya terhadap situasi transisi demografi di Indonesia yang telah dijabarkan di atas.
Sedangkan sebagian besar negara-negara sub-Sahara Afrika dan setengah lusin negara lainnya memiliki tingkat fertilitas total lebih dari empat kelahiran per perempuan. Biasanya negara-negara ini adalah negara miskin dengan akses terbatas terhadap perawatan kesehatan dan pendidikan, dengan diskriminasi gender yang kuat dan membatasi otonomi perempuan.
Beberapa negara telah mengalami penurunan fertilitas yang dimulai pada tahun 1960-an, atau dalam beberapa kasus baru terjadi pada tahun 1980-an dan masih berlanjut hingga saat ini. Sebagian besar negara-negara ini berada pada tingkat pendapatan menengah, meskipun beberapa diantaranya lebih miskin dan sejumlah kecil lainnya adalah negara-negara kaya.
Selain itu ada juga beberapa negara telah memiliki fertilitas rendah untuk waktu yang lama, terutama adalah negara-negara yang lebih maju di Asia, Eropa dan Amerika Utara. Mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi dan telah melangkah lebih jauh dalam mewujudkan hak-hak perempuan. Hak reproduksi dasar dan hal lainnya sebagian besar telah terpenuhi.
Mengusung tema The Power of Choice: Reproductive Rights and the Demographic Transition atau Kekuatan Pilihan: Hak Reproduksi dan Transisi Demografi), laporan tersebut menyikapi permasalahan kependudukan yang sangat kompleks dan multidimensional.
Permaslaah kependudukan kompleks karena berkaitan erat dengan dimensi kependudukan yang menyangkut pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, hingga kesenjangan sosial dan pembangunan demokrasi.
“Laporan ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita, Indonesia, terutama BKKBN bagaimana kita melaksanakan program KB, bahwa memberikan pilihan atau memenuhi hak-hak reproduksi untuk setiap pasangan dan individu adalah sangat penting dan harus kita lakukan," tutur Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (17/10/2018).
Menurut dia, penanganan persoalan ini harus bersandarkan norma hukum dan norma sosial yang berlaku.
"Sehingga program yang kita jalankan tidak hanya mendapatkan legitimasi dari dunia internasional namun juga berdasarkan mandat dari negara serta legitimasi dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan yang kita laksanakan," tuturnya.
Sementara itu berdasarkan data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, angka kelahiran total (total fertility rate) mengalami penurunan sebanyak 0,2 poin, dari 2,6 per wanita usia subur pada SDKI Tahun 2012 menjadi 2,4 per wanita usia subur pada 2017.
Data-data dalam SDKI Tahun 2017 memperlihatkan berbagai kemajuan yang dicapai program keluarga berencana (KB) dalam lima tahun terakhir dan kontribusinya terhadap situasi transisi demografi di Indonesia yang telah dijabarkan di atas.
Sedangkan sebagian besar negara-negara sub-Sahara Afrika dan setengah lusin negara lainnya memiliki tingkat fertilitas total lebih dari empat kelahiran per perempuan. Biasanya negara-negara ini adalah negara miskin dengan akses terbatas terhadap perawatan kesehatan dan pendidikan, dengan diskriminasi gender yang kuat dan membatasi otonomi perempuan.
Beberapa negara telah mengalami penurunan fertilitas yang dimulai pada tahun 1960-an, atau dalam beberapa kasus baru terjadi pada tahun 1980-an dan masih berlanjut hingga saat ini. Sebagian besar negara-negara ini berada pada tingkat pendapatan menengah, meskipun beberapa diantaranya lebih miskin dan sejumlah kecil lainnya adalah negara-negara kaya.
Selain itu ada juga beberapa negara telah memiliki fertilitas rendah untuk waktu yang lama, terutama adalah negara-negara yang lebih maju di Asia, Eropa dan Amerika Utara. Mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi dan telah melangkah lebih jauh dalam mewujudkan hak-hak perempuan. Hak reproduksi dasar dan hal lainnya sebagian besar telah terpenuhi.
(dam)
