PBNU Apresiasi Pemberian Hadiah bagi Pengungkap Perkara Korupsi
Rabu, 10 Oktober 2018 - 15:11 WIB
PBNU Apresiasi Pemberian Hadiah bagi Pengungkap Perkara Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Penerbitan Pemerintah Pemerintah (PP) No 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendapat apresiasi. Salah satu isi PP tersebut adalah memberikan uang sebesar Rp200 juta bagi warga yang berani melaporkan kasus korupsi.
“Terbitnya PP ini merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini membuktikan pemerintahan Jokowi memiliki komitmen kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sesuatu yang patut dipuji,” kata Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Robikin Emhas dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (10/10/2018).
Robikin berharap dengan lahirnya PP No 43/2018 itu, masyarakat tidak ragu untuk berperan aktif mengungkapkan kasus korupsi yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini. Apalagi korupsi terbukti merusak perekonomian bangsa dan negara. “Korupsi merusak sendi-sendi keadaban suatu bangsa. Korupsi menyengsarakan warga. Korupsi melemahkan daya saing negara,” ujarnya.
Namun demikian, Robikin mengingatkan, pengungkapan kasus korupsi harus dilakukan sesuatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengungkapan kasus korupsi harus disampaikan kepada aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk itu.
Masyarakat tidak boleh secara serampangan mengungkap kasus korupsi di laman sosial media atau di wilayah publik lainnya. Karena betapa pun seseorang yakin dengan informasi dan alat bukti yang dimiliki, masih perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh penyelidik atau penyidik. Pengungkapan kasus korupsi secara serampangan dapat berdampak buruk bagi seseorang dan keluarga yang belum tentu bersalah.
“Selain itu, meski korupsi merupakan extraordinary crime, hindarkan kemungkinan terjadinya trial by the press. Karena dalam negara yang beradab, praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam penegakan hukum (law enforcement) harus tetap dijunjung tinggi,” terangnya.
“Terbitnya PP ini merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini membuktikan pemerintahan Jokowi memiliki komitmen kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sesuatu yang patut dipuji,” kata Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Robikin Emhas dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (10/10/2018).
Robikin berharap dengan lahirnya PP No 43/2018 itu, masyarakat tidak ragu untuk berperan aktif mengungkapkan kasus korupsi yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini. Apalagi korupsi terbukti merusak perekonomian bangsa dan negara. “Korupsi merusak sendi-sendi keadaban suatu bangsa. Korupsi menyengsarakan warga. Korupsi melemahkan daya saing negara,” ujarnya.
Namun demikian, Robikin mengingatkan, pengungkapan kasus korupsi harus dilakukan sesuatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengungkapan kasus korupsi harus disampaikan kepada aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk itu.
Masyarakat tidak boleh secara serampangan mengungkap kasus korupsi di laman sosial media atau di wilayah publik lainnya. Karena betapa pun seseorang yakin dengan informasi dan alat bukti yang dimiliki, masih perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh penyelidik atau penyidik. Pengungkapan kasus korupsi secara serampangan dapat berdampak buruk bagi seseorang dan keluarga yang belum tentu bersalah.
“Selain itu, meski korupsi merupakan extraordinary crime, hindarkan kemungkinan terjadinya trial by the press. Karena dalam negara yang beradab, praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam penegakan hukum (law enforcement) harus tetap dijunjung tinggi,” terangnya.
(poe)
