Bamsoet Minta Hasil Verifikasi Data Pemilih Ganda Diinformasikan
A
A
A
JAKARTA - Data pemilih ganda untuk Pemilu 2019 menjadi persoalan serius belakangan ini. Baru-baru ini, ditemukan data pemilih ganda sebanyak 10.798 di Batam, 8.862 di Tasikmalaya Jawa Barat, 6.777 di Banyumas Jawa Tengah, dan 1.036 di Purwakarta Jawa Barat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Terkait hal tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong Komisi II meminta KPU untuk segera melakukan verifikasi dan pemutahiran terhadap temuan data pemilih ganda dalam DPT itu.
"Dan menginformasikan hasil verifikasi dan pemutakhiran tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penyalahgunaan hak pilih," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (13/9/2018).
Politikus Partai Golkar ini juga mendorong Komisi II DPR meminta Bawaslu dan KPU untuk melakukan evaluasi dengan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang ditemukan adanya data pemilih ganda.
"Sehingga dapat ditemukan solusi terbaik untuk mengantisipasi dan mencegah munculnya kembali data pemilih ganda, terutama dalam DPT Pemilu 2019," katanya.
Selain itu, Bamsoet mendorong Komisi II DPR meminta KPU bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk berkomitmen dalam melakukan tugas dan fungsinya demi terselenggaranya Pemilu 2019 yang jujur dan adil.
Dia juga mendorong Komisi II DPR meminta Bawaslu dan KPU untuk meningkatkan kinerja dengan lebih memperhatikan pendataan terhadap jumlah pemilih dengan melihat hasil sensus penduduk dari lembaga yang berwenang untuk disandingkan dengan DPT yang ada.
Hal itu, kata dia, mengingat hasil sensus tersebut belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih. "Sehingga perlu adanya pemutahiran data pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebelumnya juga menemukan 6,8 juta data pemilih ganda dalam DPT.
Terkait hal tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong Komisi II meminta KPU untuk segera melakukan verifikasi dan pemutahiran terhadap temuan data pemilih ganda dalam DPT itu.
"Dan menginformasikan hasil verifikasi dan pemutakhiran tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penyalahgunaan hak pilih," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (13/9/2018).
Politikus Partai Golkar ini juga mendorong Komisi II DPR meminta Bawaslu dan KPU untuk melakukan evaluasi dengan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang ditemukan adanya data pemilih ganda.
"Sehingga dapat ditemukan solusi terbaik untuk mengantisipasi dan mencegah munculnya kembali data pemilih ganda, terutama dalam DPT Pemilu 2019," katanya.
Selain itu, Bamsoet mendorong Komisi II DPR meminta KPU bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk berkomitmen dalam melakukan tugas dan fungsinya demi terselenggaranya Pemilu 2019 yang jujur dan adil.
Dia juga mendorong Komisi II DPR meminta Bawaslu dan KPU untuk meningkatkan kinerja dengan lebih memperhatikan pendataan terhadap jumlah pemilih dengan melihat hasil sensus penduduk dari lembaga yang berwenang untuk disandingkan dengan DPT yang ada.
Hal itu, kata dia, mengingat hasil sensus tersebut belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih. "Sehingga perlu adanya pemutahiran data pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebelumnya juga menemukan 6,8 juta data pemilih ganda dalam DPT.
(pur)