Terdakwa Kasus Tipu Gelap, Henry Jacosity Merasa Dizalimi

JAKARTA - Henry Jacosity Gunawan, Terdakwa kasus tipu gelap terhadap 12 Pegadang Pasar Turi mengajukan nota keberatan atau pembelaan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) ini dengan tuntutan 4 tahun penjara.

Dari pantauan di ruang sidang cakra, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, aksi keberatan atas dakwaan jaksa bukan hanya dilakukan Henry melainkan juga dilakukan tim penasihat hukumnya yang diketuai Yusril Ihza Mahendra.

Bos PT GBP yang bersatus terdakwa ini mendapat giliran pertama untuk membacakan pembelaannya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pledoi oleh tim penasihat hukumnya.

Dalam pleidoinya, Henry menampik semua tudingan sebagai penipu. Pengusaha property yang beberapa kali terlibat kasus tipu gelap ini menginginkan putusan bebas pada kasus laporan pedagang pasar turi.

Henry terlihat berbalik tangan dalam kasus ini. Pengusaha yang berlatar belakang lulusan pendidikan SD ini justu mengaku terzalimi kendati telah menikmati uang para pelapor miliaran rupiah.

Tak hanya itu, Henry juga curhat atas pemberitaan media yang dianggap menghakiminya. Ia juga sambat usahanya hancur akibat kasus ini.

"Kami tidak melakukan penggelapan seperti yang dituduhkan. Semua sangat menyedihkan kami. Bagaimana perusahan kami, karyawan hidup tanpa pekerjaan," kata Henry saat membacakan nota pembelaannya.

Pada kasus pasar turi ini, terpidana 8 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun kurungan atas kasus tipu gelap jual beli tanah ini berdalih tidak pernah memberikan angin surga pada pedagang pasar turi untuk mendapatkan sertifikat strata title.

"Tidak pernah bertemu dan tidak pernah iming imingi pelapor. Kalau tertipu itu karena mereka dirugikan oleh pemkot surabaya. Sudah bayar 6 tahun kontribusi pajak ke Pemkot sebesar 13 miliar. Sehingga seharusnya berhak Sertifikat HPL," ungkapnya.

"Namun sampai saat ini belum diberikan ke GBP padahal kalau sudah terbit maka akan digunakan sebagai hak strata title selama waktu yg diperjanjikan. Ini sah secara hukum dan dikuatkan oleh kantor pertanahan," tambah Henry.

Senada dengan Henry, Tim penasihat hukum juga menganggap kasus tipu gelap ini bukanlah ranah hukum pidana melainkan kasus perdata. "Jadi pada dasarnya bukan rangkaian kebohongan dan lebih berupa cedera janji," ujar tim penasihat hukum Henry saat membacakan nota pembelaannya.

Diakhir nota pleidoinya, Henry yang awalnya ingkar justru terlihat mengamini perbutannya. Hal itu ditunjukkan Henry dengan mengembalikan uang pembayaran BPHTB dan biaya sertfikat stata title yang telah dipungutnya dari 12 pedagang pasar turi.

Pengembalian biaya-biaya tersebut sedianya dititipkan Henry melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Sontak, titipan pengembalian biaya-biaya tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Hakim Rokhmat.

"Majelis tidak berwenang untuk menerima uang titipan tersebut," ujar Hakim Rokhmat pada terdakwa Henry maupun pada tim penasihat hukumnya.

Sementara, menyikapi pembelaan terdakwa Henry, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis mengaku akan mengajukan perlawanan yang sedianya akan dibacakan pada persidangan mendatang.

"Kami akan ajukan replik," kata Jaksa Darwis yang disambut ketukan palu Hakim Rokhmat sebagai tanda berahkirnya persidangan.

Untuk diketahui, kasus ini dilaporkan pada 2015 lalu di Polda Jatim. Namun saat penyidikan, kasus yang merugikan 13 pedagang Pasar Turi sebesar Rp1.013.994.500 itu akhirnya diambil alih Bareskrim Polri.

Aksi penipuan Henry Jacosity Gunawan ini dilakukan pasca terbakarnya Pasar Turi. Saat itu Henry sebagai investor kembali membangun pasar turi dan menjual kios baru pada sejumlah pedagang.

Nah saat penjualan kios itulah , Bos PT GBP ini menjanjikan adanya sertifikat strata title pada para pembeli kios. Dengan dalih bisa memperkaya pedagang lantaran bisa dijaminkan ke Bank.

Tertarik dengan progam Henry pada penjualan stand yang bersertifikat strata title, para pedagang akhirnya menyetujui pelunasan 80 persen atas pembelian stand tersebut dan melakukan penandatanganan PPJB.

Pelunasan pembayaran 80 persen itu dilakukan pada Oktober 2013, yang terdiri dari pembayaran sertifikat sebesar Rp10 juta/stand, pembayaran BHTB sebesar 5 Persen dari harga stand dan pembayaran Notaris sebesar Rp1,5 juta/stand.

Sedangkan yang 20 persen dibayar pedagang secara mengangsur mulai bulan Maret hingga Desember 2012 dan pelunasan 80 persennya hingga Desember 2013 mencapai Rp1,3 triliun lebih. Namun setelah lunas pembayaran 80 persen dibayar oleh Pedagang, janji Henry tak kunjung terealisasi.