Sambangi KPK, Mensos Agus Gumiwang Konsultasi Dana Bansos
Jum'at, 07 September 2018 - 20:26 WIB
Sambangi KPK, Mensos Agus Gumiwang Konsultasi Dana Bansos
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya ke KPK untuk bersilaturahim sekaligus serta berkonsultasi dengan pimpinan KPK.
"Alhamdulillah hari ini kami dari kementerian sosial bisa bertemu dengan pimpinan KPK. Pada dasarnya keinginan kami untuk berkonsultasi dengan para pimpinan KPK, karena memang kita ketahui bersama bahwa tugas dari kementerian sosial itu tidak ringan," kata Agus di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (7/9/2018).
"Apalagi ketika kita kaitkan dengan anggaran yang cukup besar, khususnya ketika terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan dari 2018 ke 2019 di mana ada cost yang kenaikannya cukup besar yang berkaitan dengan bantuan sosial," sambungnya.
Agus mengatakan bantuan sosial (bansos) menjadi bahan untuk di konsultasikan dengan KPK. Dan didapati masukan dan harapan dari KPK mengenai bansos.
"Itu adalah satu program yang pada sore hari ini kami datang ke KPK untuk melakukan konsultasi-konsultasi, dan alhamdulilah tadi sudah dicatat, banyak sekali harapan dan masukan-masukan dari pimpinan KPK yang pada dasarnya tujuan kami ini pada dasarnya mengelola kementerian sosial dalam rangka good governance," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan bahwa kedatangan Agus ke KPK untuk mengkonsultasikan dana bansos yang meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp54 triliun.
"Ini nanti kita mengharapkan supaya dana ini benar-benar bisa dikawal sampai dengan orang penerima manfaat yang sesuai dengan catatan yang sudah ada. Karena nanti kita minta juga supaya data-data nanti berdasarkan NIK, disesuaikan, sehingga nanti tdk ada lagi yang penerimanya itu menjadi double," ujar Basaria.
Selain itu Basaria berharap semua dana yang ada yang dikelola di kementerian bisa diterima oleh orang-orang yang seharusnya menerima.
"Secara teknis kita akan bantu kementerian sosial ini supaya bisa berjalan dengan baik. Deputi pecegahan sudah siap membantu, dan deputi lain juga sudah siap membantu untuk masalah teknis tentang masalah NIK," tandasnya.
"Alhamdulillah hari ini kami dari kementerian sosial bisa bertemu dengan pimpinan KPK. Pada dasarnya keinginan kami untuk berkonsultasi dengan para pimpinan KPK, karena memang kita ketahui bersama bahwa tugas dari kementerian sosial itu tidak ringan," kata Agus di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (7/9/2018).
"Apalagi ketika kita kaitkan dengan anggaran yang cukup besar, khususnya ketika terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan dari 2018 ke 2019 di mana ada cost yang kenaikannya cukup besar yang berkaitan dengan bantuan sosial," sambungnya.
Agus mengatakan bantuan sosial (bansos) menjadi bahan untuk di konsultasikan dengan KPK. Dan didapati masukan dan harapan dari KPK mengenai bansos.
"Itu adalah satu program yang pada sore hari ini kami datang ke KPK untuk melakukan konsultasi-konsultasi, dan alhamdulilah tadi sudah dicatat, banyak sekali harapan dan masukan-masukan dari pimpinan KPK yang pada dasarnya tujuan kami ini pada dasarnya mengelola kementerian sosial dalam rangka good governance," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan bahwa kedatangan Agus ke KPK untuk mengkonsultasikan dana bansos yang meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp54 triliun.
"Ini nanti kita mengharapkan supaya dana ini benar-benar bisa dikawal sampai dengan orang penerima manfaat yang sesuai dengan catatan yang sudah ada. Karena nanti kita minta juga supaya data-data nanti berdasarkan NIK, disesuaikan, sehingga nanti tdk ada lagi yang penerimanya itu menjadi double," ujar Basaria.
Selain itu Basaria berharap semua dana yang ada yang dikelola di kementerian bisa diterima oleh orang-orang yang seharusnya menerima.
"Secara teknis kita akan bantu kementerian sosial ini supaya bisa berjalan dengan baik. Deputi pecegahan sudah siap membantu, dan deputi lain juga sudah siap membantu untuk masalah teknis tentang masalah NIK," tandasnya.
(maf)
