Korupsi Berjamaah, ICW: Perlu Pembenahan Serius dari Parpol
Rabu, 05 September 2018 - 09:23 WIB
Korupsi Berjamaah, ICW: Perlu Pembenahan Serius dari Parpol
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang pentingnya pembenahan yang serius dari partai politik untuk membersihkan kadernya dari kasus korupsi.
Agar kasus korupsi tidak terulang kembali, ICW mendorong Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar menjadi pembatas untuk para koruptor yang akan maju sebagai calon anggota legislatif.
“Maka dari itu kami tetap mendorong PKPU ini untuk melarang mantan narapidana kasus korupsi kalau tidak kejadian seperti ini akan terjadi terus kalau tidak ada pembatasan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz di kantor PP Muhammidiyah, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Donal mengatakan bahwa kasus korupsi berjemaah Anggota DPRD Kota Malang bukanlah yang pertama, ia menyebut sebanyak 205 orang anggota DPR, DPRD,kabupaten, kota, dan provinsi yang terkena kasus korupsi.
“Katakan Jambi, DPRD Jambi juga terima uang ketok, kemudian di Sumatra Utara 38 anggota DPRD terkena kasus korupsi penyalahgunaan anggaran,” ungkapnya.
Berdasarkan kasus korupsi berjemaah yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu, Donal menilai praktik tersebut terjadi dikarenakan adanya sikap pembiaran di dalam lembaga.
“Di sisi yang lain juga ini menunjukan sikap permisif karena kalau kasusnya jemaah, ramai itu berartikan tidak ada saling control diantara, mereka bisa saling menjaga dan mengingatkan. Ini menegaskan adanya budaya permisif yang membiarkan praktik-praktik korupsi. Justru yang ga menerima uang yang keluar dari pakemnya,” pungkasnya.
Untuk itu, menurutnya, PKPU untuk melarang mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif harus tegas diterapkan agar menjadi pembatas bagi para koruptor.
Agar kasus korupsi tidak terulang kembali, ICW mendorong Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar menjadi pembatas untuk para koruptor yang akan maju sebagai calon anggota legislatif.
“Maka dari itu kami tetap mendorong PKPU ini untuk melarang mantan narapidana kasus korupsi kalau tidak kejadian seperti ini akan terjadi terus kalau tidak ada pembatasan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz di kantor PP Muhammidiyah, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Donal mengatakan bahwa kasus korupsi berjemaah Anggota DPRD Kota Malang bukanlah yang pertama, ia menyebut sebanyak 205 orang anggota DPR, DPRD,kabupaten, kota, dan provinsi yang terkena kasus korupsi.
“Katakan Jambi, DPRD Jambi juga terima uang ketok, kemudian di Sumatra Utara 38 anggota DPRD terkena kasus korupsi penyalahgunaan anggaran,” ungkapnya.
Berdasarkan kasus korupsi berjemaah yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu, Donal menilai praktik tersebut terjadi dikarenakan adanya sikap pembiaran di dalam lembaga.
“Di sisi yang lain juga ini menunjukan sikap permisif karena kalau kasusnya jemaah, ramai itu berartikan tidak ada saling control diantara, mereka bisa saling menjaga dan mengingatkan. Ini menegaskan adanya budaya permisif yang membiarkan praktik-praktik korupsi. Justru yang ga menerima uang yang keluar dari pakemnya,” pungkasnya.
Untuk itu, menurutnya, PKPU untuk melarang mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif harus tegas diterapkan agar menjadi pembatas bagi para koruptor.
(pur)
