Masyarakat Diimbau Tidak Baper Respons Perang Tagar Pilpres
Senin, 03 September 2018 - 07:20 WIB
Masyarakat Diimbau Tidak Baper Respons Perang Tagar Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengimbau, agar masyarakat dan semua pihak tidak baper atau terbawa perasaan dalam menghadapi perang hashtag atau tagar (tanda pagar) jelang penyelenggaraan pemilu presiden (pilpres) 2019.
Sementara saat ini kata Rudiantara, di media sosial (medsos) ramai tagar 2019 tetap Jokowi dan 2019 ganti presiden.
"Ya balik lagi ke kita, asal jangan baperan semuanya. Itu saja. Kalau hashtag enggak bisa dicegah, yang penting jangan baperan," kata Menkominfo Rudiantara kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Adapun potensi kerawanan pilpres akibat perang tagar, pria yang akrab disapa Chief RA itu menegaskan bahwa yang terpenting semua pihak tidak terbawa perasaan. "Jangan baperan, intinya itu aja," tegasnya.
(Baca juga: Parpol Harus Bangun Narasi Impresif di Medsos)
Terkait hoaks atau berita palsu jelang pilpres, Chief RA mengakui bahwa hoaks pasti ada tapi yang terpenting adalah bagaimana mencegahnya. Dan Kemenkominfo bersama dengan platform (penyedia medsos) sudah menyiapkan alatnya dan hal ini juga tengah dibahas bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Hoaks ada pasti, tapi yang penting bagaimana kita mengaddressnya dan kita bersama dengan platform juga menyiapkan tools alat dengan bawaslu dan KPU sudah kita bicarakan," ujar Rudi.
Namun, menurut Chief RA, sejauh ini hoax masib belum meningkat karena mungkin belum memasuki masa kampanye.
"Belum kok (meningkat), belum masuk kampanye kok nanti September," imbuhnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, hashtag atau tagar diperbolehkan karena bukan bagian dari kampanye. Jadi, gerakan 2019 tetap Jokowi atau 2019 ganti presiden dan sebagainya bukan bagian dari kampanye.
"Silahkan saja itu kan bagian dari dinamika dalam sistem perpolitikan kita. Kita tidak mendefinisikan itu sebagai kampanye," kata Ilham di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Sementara saat ini kata Rudiantara, di media sosial (medsos) ramai tagar 2019 tetap Jokowi dan 2019 ganti presiden.
"Ya balik lagi ke kita, asal jangan baperan semuanya. Itu saja. Kalau hashtag enggak bisa dicegah, yang penting jangan baperan," kata Menkominfo Rudiantara kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Adapun potensi kerawanan pilpres akibat perang tagar, pria yang akrab disapa Chief RA itu menegaskan bahwa yang terpenting semua pihak tidak terbawa perasaan. "Jangan baperan, intinya itu aja," tegasnya.
(Baca juga: Parpol Harus Bangun Narasi Impresif di Medsos)
Terkait hoaks atau berita palsu jelang pilpres, Chief RA mengakui bahwa hoaks pasti ada tapi yang terpenting adalah bagaimana mencegahnya. Dan Kemenkominfo bersama dengan platform (penyedia medsos) sudah menyiapkan alatnya dan hal ini juga tengah dibahas bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Hoaks ada pasti, tapi yang penting bagaimana kita mengaddressnya dan kita bersama dengan platform juga menyiapkan tools alat dengan bawaslu dan KPU sudah kita bicarakan," ujar Rudi.
Namun, menurut Chief RA, sejauh ini hoax masib belum meningkat karena mungkin belum memasuki masa kampanye.
"Belum kok (meningkat), belum masuk kampanye kok nanti September," imbuhnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, hashtag atau tagar diperbolehkan karena bukan bagian dari kampanye. Jadi, gerakan 2019 tetap Jokowi atau 2019 ganti presiden dan sebagainya bukan bagian dari kampanye.
"Silahkan saja itu kan bagian dari dinamika dalam sistem perpolitikan kita. Kita tidak mendefinisikan itu sebagai kampanye," kata Ilham di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
(maf)
