Ini Keputusan Dewan Pertimbangan MUI Terkait Posisi KH Ma'ruf Amin
Ini Keputusan Dewan Pertimbangan MUI Terkait Posisi KH Ma'ruf Amin
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) hari ini secara resmi mengumumkan posisi Ketua Umun MUI Ma'ruf Amin yang menjadi bakal calon wakil presiden dari Joko Widodo (Jokowi). Keputusan tersebut dibacakan setelah Rapat Pleno ke-30 MUI dilaksanakan siang ini, Rabu (29/8).
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin mengatakan, mengenai posisi Ma'ruf Amin di MUI saat ini, diputuskan berdasarkan ketentuan keorganisasian MUI, khususnya Pedoman Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 6 Butir F.
"Menerima pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia, serta program kerja dan peraturan-peraturan Majelis Ulama Indonesia. Jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal/umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik di eksekutif dan legislatif serta pengurus harian politik," kata Din Syamsudin di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Mengenai keputusan Dewan Pertimbangan MUI terhadap posisi Ma'ruf Amin, anggota Dewan Pertimbangan MUI, Didin Hafidhuddin membacakan, bahwa Ketua Umum MUI harus mengamalkan perintah organisasi yaitu melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum MUI apabila terpilih menjadi Wakil Presiden nantinya.
"Demi menegakkan marwah organisasi dan peran MUI dan jati diri MUI sebagai khadimul ummah wa shadiqul hukumah, yang mana MUI harus berada di atas dan untuk semua elemen umat Islam dan bangsa Indonesia, maka seyogyanya organisasi MUI dan posisi-posisi di MUI tidak digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan yang dapat memecah belah umat Islam dan bangsa Indonesia," jelas Didin.
Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pertimbangan MUI juga menyampaikan hasil rapat pleno ke-30 Dewan Pertimbangan MUI dalam rangka menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden yang diserukan kepada seluruh umat Islam.
"Pertama, kepada pelaku dan elite politik agar mengedepankan etika politik yang berkeadaban dengan tidak menampilkan rasa kebencian dan permusuhan yang dapat memecah belah bangsa Indonesia," terangnya.
Didin juga menyerukan kepada seluruh umat Islam agar tetap memelihara ukhuwah islamiyah dan tidak terjebak dalam permusuhan pertentangan internal Islam. "Permusuhan dapat merusak Ukhuwah Islamiyah, jadikanlah perbedaan aspirasi politik namun ukhuwah islamiyah tetap terpelihara." tuturnya.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin mengatakan, mengenai posisi Ma'ruf Amin di MUI saat ini, diputuskan berdasarkan ketentuan keorganisasian MUI, khususnya Pedoman Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 6 Butir F.
"Menerima pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia, serta program kerja dan peraturan-peraturan Majelis Ulama Indonesia. Jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal/umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik di eksekutif dan legislatif serta pengurus harian politik," kata Din Syamsudin di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Mengenai keputusan Dewan Pertimbangan MUI terhadap posisi Ma'ruf Amin, anggota Dewan Pertimbangan MUI, Didin Hafidhuddin membacakan, bahwa Ketua Umum MUI harus mengamalkan perintah organisasi yaitu melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum MUI apabila terpilih menjadi Wakil Presiden nantinya.
"Demi menegakkan marwah organisasi dan peran MUI dan jati diri MUI sebagai khadimul ummah wa shadiqul hukumah, yang mana MUI harus berada di atas dan untuk semua elemen umat Islam dan bangsa Indonesia, maka seyogyanya organisasi MUI dan posisi-posisi di MUI tidak digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan yang dapat memecah belah umat Islam dan bangsa Indonesia," jelas Didin.
Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pertimbangan MUI juga menyampaikan hasil rapat pleno ke-30 Dewan Pertimbangan MUI dalam rangka menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden yang diserukan kepada seluruh umat Islam.
"Pertama, kepada pelaku dan elite politik agar mengedepankan etika politik yang berkeadaban dengan tidak menampilkan rasa kebencian dan permusuhan yang dapat memecah belah bangsa Indonesia," terangnya.
Didin juga menyerukan kepada seluruh umat Islam agar tetap memelihara ukhuwah islamiyah dan tidak terjebak dalam permusuhan pertentangan internal Islam. "Permusuhan dapat merusak Ukhuwah Islamiyah, jadikanlah perbedaan aspirasi politik namun ukhuwah islamiyah tetap terpelihara." tuturnya.
(pur)
Explore More