Kubu Jokowi-Ma'ruf Anggap Aksi Ganti Presiden Bukan Ancaman
Senin, 27 Agustus 2018 - 15:38 WIB
Kubu Jokowi-Ma'ruf Anggap Aksi Ganti Presiden Bukan Ancaman
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menganggap bahwa aksi 2019 Ganti Presiden bukan ancaman.
Hasto justeru menganggap bahwa proses demokratisasi harus mengindahkan rules of law berdasarkan aturan main yang telah ditetapkan bersama.
"Itu harus dikedepankan sehingga seluruh pimpinan parpol, seluruh elemen masyarakat termasuk paslon punya tanggung jawab mendidik hal-hal baik di masyarakat dengan kebudayaan dan kreativitas, itu kan sesuatu yang baik," ungkap Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (27/8/2018).
(Baca juga: Gerindra Kritik Keterlibatan BIN Pulangkan Neno Warisman )Hasto mengaku menyayangkan aksi yang dilakukan kelompok ganti presiden yang dianggap bisa menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk berkompetisi secara sehat, dan penuh keadaban.
Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menganggap langkah yang dilakukan aparat keamanan sudah tepat. Terkait tudingan bahwa pemerintah membungkam gerakan-gerakan pro demokrasi pihaknya memiliki referensi mengenai hal tersebut.
(Baca juga: KIK Nilai Tak ada Keberpihakan Aparat ke Salah Satu Kelompok )"Ini kan nyata nyata upaya untuk mengganti Presiden, padahal kedaulatan di tangan rakyat, yang menentukan siapa diganti kan itu setelah lima tahun," pungkasnya.
Hasto justeru menganggap bahwa proses demokratisasi harus mengindahkan rules of law berdasarkan aturan main yang telah ditetapkan bersama.
"Itu harus dikedepankan sehingga seluruh pimpinan parpol, seluruh elemen masyarakat termasuk paslon punya tanggung jawab mendidik hal-hal baik di masyarakat dengan kebudayaan dan kreativitas, itu kan sesuatu yang baik," ungkap Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (27/8/2018).
(Baca juga: Gerindra Kritik Keterlibatan BIN Pulangkan Neno Warisman )Hasto mengaku menyayangkan aksi yang dilakukan kelompok ganti presiden yang dianggap bisa menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk berkompetisi secara sehat, dan penuh keadaban.
Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menganggap langkah yang dilakukan aparat keamanan sudah tepat. Terkait tudingan bahwa pemerintah membungkam gerakan-gerakan pro demokrasi pihaknya memiliki referensi mengenai hal tersebut.
(Baca juga: KIK Nilai Tak ada Keberpihakan Aparat ke Salah Satu Kelompok )"Ini kan nyata nyata upaya untuk mengganti Presiden, padahal kedaulatan di tangan rakyat, yang menentukan siapa diganti kan itu setelah lima tahun," pungkasnya.
(pur)
