11 PTN Badan Hukum Pastikan Netral di Pilpres 2019
Sabtu, 25 Agustus 2018 - 02:13 WIB
11 PTN Badan Hukum Pastikan Netral di Pilpres 2019
A
A
A
BOGOR - Sebanyak 11 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia dipastikan dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang tak berpihak pada salah satu pasangan calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) manapun.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Majelis Senat Akademik (MSA) PTNBH (periode 2017/2018) Prof Ir Tridoyo Kusumastanto usai sidang MSA PTNBH yang diikuti 11 anggotanya yakni dari UI UGM, IPB, ITB, UPI, USU, UNAIR, ITS, UNDIP, UNPAD dan UNHAS di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Jumat (24/8/2018).
"Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tak boleh diseret-seret ke dalam politik, maka dari itu kami pastikan dalam Pilpres 2019 mendatang, kami netral," ujar pria yang menjabat sebagai Ketua Senat Akademik IPB iyu.
Namun demikian, lembaganya siap berkontribusi dalam memajukan bangsa melalui pembangunan sumberdaya manusia di sektor pendidikan. "Karena perlu diketahui, tujuan dibentuknya MSA PTNBH ini untuk meningkatkan peran dan fungsi Senat Akademik sebagai organ normatif tertinggi dibidang akademik dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma," ucapnya.
Tak hanya itu, menurutnya melalui MSA PTNBH best practice and lessons learned dari perguruan tinggi badan hukum ini dapat menjadi model rujukan bagi perguruan tinggi badan hukum, khususnya perguruan tinggi lainnya di Indonesia.
"MSA PTNBH itu berlandaskan pada asas kemitraan, kesetaraan, independensi, keadilan, non-politik, sinergi, serta semangat kolegalitas. Jadi jelas dari asas itu, PTNBH ini berstatus sebagai etintas otonomi yang memiliki kebebasan dalam menentukan sikap dan pandangannya," jelasnya.
Ia menjelaskan dalam sidang paripurna MSA PTNBH ini juga dibahas tentang kesiapan PTNBH dalam menyongsong Industri 4.0 yang akan menentukan arah dan kebijakan perguruan tinggi yang tergabung dalam PTNBH.
"Dan yang kedua sidang paripurna ini juga telah memilih dan menetapkan secara aklamasi pengurus MSA PTNBH periode 2018/2019," jelasnya.
Sementara itu, Ketua MSA PTNBH terpilih (periode 2018/2019) Prof Priyo Suprobo mengungkapkan senat akademik sebagai organ normatif tertinggi dalam bidang akademik, harus senantiasa mendorong rektor untuk menjalankan Tri Dharma yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
"Sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa. Interaksi dan kerjasama yang intensif senat akademik PTNBH harus bersinergi dengan rektor untuk dapat menghasilkan PT yang berkualitas dan unggul," jelas mantan rektor ITS itu.
Ia menambahkan dengan kerjasama yang baik itu diharapkan MSA PTNBH mampu menjawab tantangan yang lebih berat dengan memanfaatkan peluang semaksimal mungkin. "Agar PTNBH dapat memberikan peran yang lebih besar untuk kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Majelis Senat Akademik (MSA) PTNBH (periode 2017/2018) Prof Ir Tridoyo Kusumastanto usai sidang MSA PTNBH yang diikuti 11 anggotanya yakni dari UI UGM, IPB, ITB, UPI, USU, UNAIR, ITS, UNDIP, UNPAD dan UNHAS di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Jumat (24/8/2018).
"Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tak boleh diseret-seret ke dalam politik, maka dari itu kami pastikan dalam Pilpres 2019 mendatang, kami netral," ujar pria yang menjabat sebagai Ketua Senat Akademik IPB iyu.
Namun demikian, lembaganya siap berkontribusi dalam memajukan bangsa melalui pembangunan sumberdaya manusia di sektor pendidikan. "Karena perlu diketahui, tujuan dibentuknya MSA PTNBH ini untuk meningkatkan peran dan fungsi Senat Akademik sebagai organ normatif tertinggi dibidang akademik dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma," ucapnya.
Tak hanya itu, menurutnya melalui MSA PTNBH best practice and lessons learned dari perguruan tinggi badan hukum ini dapat menjadi model rujukan bagi perguruan tinggi badan hukum, khususnya perguruan tinggi lainnya di Indonesia.
"MSA PTNBH itu berlandaskan pada asas kemitraan, kesetaraan, independensi, keadilan, non-politik, sinergi, serta semangat kolegalitas. Jadi jelas dari asas itu, PTNBH ini berstatus sebagai etintas otonomi yang memiliki kebebasan dalam menentukan sikap dan pandangannya," jelasnya.
Ia menjelaskan dalam sidang paripurna MSA PTNBH ini juga dibahas tentang kesiapan PTNBH dalam menyongsong Industri 4.0 yang akan menentukan arah dan kebijakan perguruan tinggi yang tergabung dalam PTNBH.
"Dan yang kedua sidang paripurna ini juga telah memilih dan menetapkan secara aklamasi pengurus MSA PTNBH periode 2018/2019," jelasnya.
Sementara itu, Ketua MSA PTNBH terpilih (periode 2018/2019) Prof Priyo Suprobo mengungkapkan senat akademik sebagai organ normatif tertinggi dalam bidang akademik, harus senantiasa mendorong rektor untuk menjalankan Tri Dharma yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
"Sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa. Interaksi dan kerjasama yang intensif senat akademik PTNBH harus bersinergi dengan rektor untuk dapat menghasilkan PT yang berkualitas dan unggul," jelas mantan rektor ITS itu.
Ia menambahkan dengan kerjasama yang baik itu diharapkan MSA PTNBH mampu menjawab tantangan yang lebih berat dengan memanfaatkan peluang semaksimal mungkin. "Agar PTNBH dapat memberikan peran yang lebih besar untuk kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelasnya.
(maf)
