JK: Indonesia Tak Perlu Tiru Amandemen Konstitusi hingga Puluhan Kali

Sabtu, 18 Agustus 2018 - 13:17 WIB
JK: Indonesia Tak Perlu...
JK: Indonesia Tak Perlu Tiru Amandemen Konstitusi hingga Puluhan Kali
A A A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, selama 73 tahun kemerdekaan, Indonesia baru melakukan amandemen kontitusi sebanyak Empat kali. Menurutnya, amandemen kontitusi dilakukan karena kepentingan dan kebutuhan bangsa.

JK mengungkapkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat telah melakukan amandemen kontitusi mereka hingga puluhan kali. Hal yang sama juga dilakukan India dan Thailand.

"Kita bersyukur bahwa kita tidak seperti itu. Tidak berubah atau menyesuaikan konstitusi kita jika ada hal-hal tentu penting kita sesuaikan untuk kemajuan bangsa ini," ujar JK dalam sambutan hari Kontitusi di Komplek Parlemen, Jakarta, Sabtu (18/8/2018).

JK mengatakan, apakah Indonesia melihat bahwa amandemen kontitusi ke depan penting dilakukan. Menurutnya, ke depan Indonesia membutuhkan peranan iptek dalam menangkal perkembangan zaman. JK Melihat banyak negara terpecah, namun persatuan Indonesia tetap terjaga.

Maka itu, momentum hari kontitusi ini JK berharap, peranan MPR semakin ditingkatkan untuk mengawal dan memperkuat kontitusi Indonesia agar semakin tercipta keadilan dan kesejahteraan rakyat.

"Karena itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini, suatu sarasehan bagaimana MPR keputusan-keputusan lainnya akan menjadi dasar yang kuat untuk bangsa ini akan lebih kuat dari peringatan ini. Peringatan ini bukan hanya sebagai suatu peringatan, tapi sebagai evaluasi apa yang telah terjadi dan akan terjadi di bangsa ini dan bagaimana menanggapi hal-hal tersebut," pungkasnya.
(pur)
Berita Terkait
Perubahan UU dan Aturan...
Perubahan UU dan Aturan Kementerian/Lembaga Harus Berdasarkan Kebutuhan Publik
Dituduh Coba Ubah Konstitusi,...
Dituduh Coba Ubah Konstitusi, Presiden Marcos Jr Terancam Digulingkan
10 Konstitusi Tertua...
10 Konstitusi Tertua di Dunia, Nomor 9 Jadi Rujukan di Berbagai Pemerintahan
Penundaan Pemilu dan...
Penundaan Pemilu dan Kudeta Kekuasaan
MPR Disarankan Segera...
MPR Disarankan Segera Lantik Wakil Ketua Baru
Setiap Presiden Punya...
Setiap Presiden Punya Masalah Berbeda, Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara
Berita Terkini
Hendardi Beberkan 3...
Hendardi Beberkan 3 Kejanggalan Penanganan Kasus Febrie Adriansyah oleh Kejagung: Keberanian KPK Sedang Diuji
3 Brigjen Pol Dimutasi...
3 Brigjen Pol Dimutasi Kapolri ke Divkum Polri pada Juni 2026, Ini Daftar Namanya
M Jasin Dorong KPK Ambil...
M Jasin Dorong KPK Ambil Alih Kasus Febrie Andriansyah: Jangan Ewuh Pakewuh
Kasus Eks Jampidsus...
Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Diyakini Terus Berkembang, Eks Penyidik KPK: Ikuti Aliran Uangnya
BNPB: Karhutla Landa...
BNPB: Karhutla Landa Tiga Daerah, Terparah di Banjarbaru Kalsel
Verifikasi Laporan Gratifikasi...
Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli Rampung, KPK: Kini Didalami di Tahap Penindakan
Infografis
20 Universitas Terbaik...
20 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2027
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved