Belanja Pemerintah Naik Rp219 Triliun

BELANJA pemerintah tahun depan bertumbuh sebesar Rp219 triliun. Dalam Rancangan Anggaran Pen­da­pat­an dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 diusulkan Rp2.439,7 triliun atau lebih tinggi dari APBN 2018 yang di­patok Rp2.220,7 triliun.Adapun pendapatan negara ditargetkan se­besar Rp2.142,5 triliun atau naik Rp248,8 triliun bila diban­dingkan dengan pendapatan tahun ini yang ditetapkan Rp1.893,7 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari pe­ne­ri­ma­an pajak Rp1.781 triliun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp361 triliun serta dana hibah Rp400 miliar. Dari total angka belanja tersebut, yang dialokasikan untuk be­lanja pemerintah pusat Rp1.603,7 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp832 triliun. Untuk defisit tahun depan pemerintah memproyeksikan sekitar 1,84% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp297,2 triliun.Meski anggaran belanja meningkat, pemerintah sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2019 pada Kamis (16/8) mematok target pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,3% atau sedikit lebih rendah dari target tahun ini yang sekitar 5,4%. Pemerintah tetap optimistis masih ter­buka ruang lebih luas untuk melampaui target pertumbuhan pada tahun ini bila melihat kecenderungan investasi dan kon­sumsi rumah tangga tahun depan yang semakin positif. Bagaimana dengan penerimaan pajak tahun depan yang menjadi sum­ber utama belanja pemerintah? Pemerintah bertekad meningkat­kan rasio pajak (tax ratio), yakni jumlah penerimaan pajak d­i­ban­din­g­kan dengan PDB menjadi 12,1% dari perkiraan realisasi tahun ini yang se­ki­tar 11,6%.Dalam RAPBN 2019, untuk meng­gen­jot penerimaan pa­jak sebesar Rp1.781 triliun, pemerintah berjanji akan memberikan se­jumlah insentif perpajakan melalui berbagai instrumen, di an­ta­ra­nya insentif perpajakan bagi sektor prioritas dalam bentuk tax holiday, tax allowance, fasilitas pembebasan bea masuk, dan subsidi pajak.Sementara itu pemerintah menetapkan asumsi lifting minyak bumi pada posisi sebanyak 750.000 barel per hari (bph) atau lebih rendah dari target APBN 2018 yang mencapai 800.000 bph. Sebaliknya asumsi lifting gas bumi berada di level 1.250 ribu barel setara minyak per hari.Adapun prediksi harga minyak mentah Indonesia untuk tahun depan diperkirakan rata-rata USD70 per barel, jauh lebih tinggi dari asumsi harga pada APBN 2018 yang ditetapkan rata-rata USD48 per barel. Sebenarnya yang paling krusial dalam merumuskan RAPBN 2019 adalah asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sejak sebulan terakhir ini pelemahan rupiah semakin tidak tertahankan. Bahkan ketika menembus level Rp14.600 per dolar AS sejak awal pekan ini, tanda-tanda untuk menguat makin jauh.Pemerintah mengakui bahwa untuk menstabilkan rupiah bukan perkara mudah, selain terkait dengan kondisi global, hal itu juga tidak terlepas dari kondisi internal ekonomi domestik. Untuk tahun depan pemerintah menetapkan nilai tukar rupiah pada level Rp14.400 per dolar AS.Pemerintah optimistis fun­da­mental ekonomi Indonesia dan inflasi yang terkendali serta ke­bi­jakan stabilisasi rupiah oleh bank sentral yang terukur masih jadi benteng kuat untuk menahan laju pelemahan rupiah. Lalu pertanyaan sensitif yang harus dijawab pemerintah, me­ngapa harus menarik utang sebesar Rp359,3 triliun untuk tahun depan? Tentu jawaban normatifnya adalah bagian dari strategi penganggaran guna menutup defisit anggaran.Penarikan utang tahun depan sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun ini sekitar Rp 387,4 triliun. Pemerintah berjanji, arah kebijakan pem­bia­yaan utang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.Pemerintah mengklaim rasio utang Indonesia terhadap PDB paling rendah dari berbagai negara yang berutang. Hanya saja harus diingat bahwa ke­cenderungan rasio utang terus meningkat belakangan ini.