Masuk Bursa Cawapres, Moeldoko Bisa Perkuat Isu Ketahanan Negara

Selasa, 31 Juli 2018 - 21:21 WIB
Masuk Bursa Cawapres,...
Masuk Bursa Cawapres, Moeldoko Bisa Perkuat Isu Ketahanan Negara
A A A
JAKARTA - Nama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mencuat sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres) alternatif yang disukai Presiden Joko Widodo (Jokowi), di antara calon lain dari militer.

Kehadiran Moeldoko, dinilai akan mampu memperkuat posisi Jokowi dan mempertajam strateginya di dalam isu ketahanan negara. Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari menerangkan, sosok Moeldoko merupakan sosok Pemimpin yang memiliki lima keunggulan.

"Pertama, Moeldoko tidak ada beban masa lalu. Dia lebih legitimate, soal kasus berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) beliau clear bila dibandingkan senior-seniornya, mantan Komandan Kopasus Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto," terang Eva, Selasa (31/7/2018).

Keunggulan lainnya terang dia, karier puncak di Korps Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia berjalan mulus dari awal hingga pensiun. Bahkan saat ini masih dipercaya pemerintah untuk menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan sejak Januari 2018.

Menurut Eva, selanjutnya keunggulan ketiga yang dimiliki Moeldoko adalah dirinya tidak
terlibat atau ada kontroversi. Keempat, Eva menilai sosok Moeldoko terdapat chemistry dengan Joko Widodo.

"Dengan kecocokan tersebut diyakini Moeldoko mampu mengimbangi cara kerja manatan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo jika saja dijadikan cawapres di pilpres 2019 mendatang," paparnya.

Poin kelima yang menjadi keunggulan Moeldoko terang dia, tidak memiliki atau terlibat di
dalam organisasi kepartaian yang mengikat. Khususnya saat beliau menjabat sebagai Kepala
Staf Kepresidenan.

Sementara pengamat politik dari UPH, Emrus Sihombing menambahkan, Moeldoko punya leadership yang bagus. Ditambah menurutnya kinerja sejauh ini sangat mumpuni untuk menjadi pendamping Jokowi.

"Moeldoko pernah menjadi panglima, jabatan tertinggi di TNI. Saya pikir itu tidak gampang, paling tidak proses untuk menjadi panglima itu kan tentu dialektika antara presiden dengan DPR terjadi kan, artinya tidak orang sembarangan dong," tandasnya.
(maf)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5212 seconds (0.1#10.140)