Hasto Ajak Kader PDIP Bangkitkan Kekuatan Arus Bawah

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan dalam menjalankan proses pemenangan Pemilu 2019, seluruh calon legislatif harus bisa bekerja untuk betul-betul mengambil semangat pergerakan demokrasi arus bawah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP memberikan dukungan kepada Joko Widodo untuk maju sebagai Capres dalam Pilpres 2019 dengan terus melakukan konsolidasi kader dengan rakyat. "Kita percaya, Pak Jokowi akan didampingi sosok yang tepat, punya jiwa kerakyatan, ideologis, yang menjadi satu kesatuan kepimpinan dengan Jokowi. Sehingga di republik ini dari bumi pertiwi akan lahir kesatupaduan kepemimpinan antara Jokowi dengan cawapres yang segera diumumkan dalam momentum yang tepat," kata Hasto Kristiyanto dalam siaran pers yang diterima SINDOnews pada Jumat (27/7/2018) di Kompleks Telaga Jonge Gunungkidul.

Jelang Pemilu 2019, lanjut Hasto, seluruh kader partai diingatkan bahwa proses Pileg dan dan Pilpres 2019 betul-betul menjadi ajang berdemokrasi dengan santun dan berbudaya. "Dalam menjalankan proses pemenangan Pemilu 2019, seluruh calon legislatif harus bisa bekerja untuk betul-betul mengambil semangat pergerakan demokrasi arus bawah. Demokrasi arus bawahlah yang jadi tema sentral mimbar demokrasi di Kantor PDI di Jalan Diponegoro 58 pada 22 tahun silam," ujarnya.

Lewat konsolidasi yang dijalankan bersama dengan seluruh jajaran kader PDI Perjuangan DIY, Hasto Kristiyanto mengajak calon wakil rakyat benar bisa menyerap harapan arus bawah. Menyerap harapan dan keinginan rakyat.

Saat ini, Hasto melihat ada kontestasi arus bawah, semoga dengan kekuatan arus bawah PDI Perjuangan memenangkan pemilihan legislatif dan Pilpres 2019. Syaratnya adalah kader harus bekerja keras bangkit kembali ke bawah bersama dengan rakyat marhaen.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY bidang Komunikasi, Agitasi dan Propaganda, Eko Suwanto menambahkan, PDI Perjuangan sebagai partai kader akan menjalankan politik yang bermartabat dan berbudaya. Bukan praktik politik yang menghalalkan segala cara untuk berkuasa sebab jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Apalagi jika cara berkuasa dijalankan dengan politik kekerasan yang mengakibatkan luka dan korban jiwa seperti yang terjadi dalam peristiwa Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan penyerangan pada 27 Juli 1996 atau Kudatuli 96.

"Peristiwa Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996 adalah sejarah kelam praktik kekerasan politik yang memberikan luka sejarah bagi rakyat dan demokrasi. Politik harus dijalankan dengan mengedepankan semangat kedamaian dan persatuan nasional," ucapnya.