Abraham Samad Minta KPK Tidak Mutasi Novel Baswedan
Jum'at, 27 Juli 2018 - 13:50 WIB
Abraham Samad Minta KPK Tidak Mutasi Novel Baswedan
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menginginkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan untuk tetap bekerja sesuai jabatannya di KPK dan tidak di mutasi ke tempat lain.
"Saya memohon kepada pimpinan saat ini Pak Agus (Rahardjo), Saut (Situmorang) agar Novel jangan dimutasi ke tempat lain. Novel harus tetap pada posisi sebagai penyidik," kata Abraham, sesaat setelah menyambut Novel di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018).
(Baca juga: Novel Baswedan Terharu Atas Sambutan Rekan Kerja di KPK)
Alasan Abraham ingin Novel tetap pada posisi penyidik, karena bila dimutasikan ke tempat atau pekerjaan lain maka dirinya menganggap KPK kalah.
"Kalau dimutasikan ke tempat lain, berarti kita akan kalah oleh para koruptor. Itu yang diinginkan oleh para koruptor saat ini," jelasnya.
Selain itu Abraham menegaskan, agar pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), karena waktu 16 bulan dirasa cukup untuk menuntaskan kasus Novel. "Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk sesegera mungkin membetuk TGPF," tuturnya.
"Saya memohon kepada pimpinan saat ini Pak Agus (Rahardjo), Saut (Situmorang) agar Novel jangan dimutasi ke tempat lain. Novel harus tetap pada posisi sebagai penyidik," kata Abraham, sesaat setelah menyambut Novel di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018).
(Baca juga: Novel Baswedan Terharu Atas Sambutan Rekan Kerja di KPK)
Alasan Abraham ingin Novel tetap pada posisi penyidik, karena bila dimutasikan ke tempat atau pekerjaan lain maka dirinya menganggap KPK kalah.
"Kalau dimutasikan ke tempat lain, berarti kita akan kalah oleh para koruptor. Itu yang diinginkan oleh para koruptor saat ini," jelasnya.
Selain itu Abraham menegaskan, agar pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), karena waktu 16 bulan dirasa cukup untuk menuntaskan kasus Novel. "Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk sesegera mungkin membetuk TGPF," tuturnya.
(maf)
