Tak Punya Kendaraan Politik Jadi Penghambat Din Dilirik Jokowi
Kamis, 26 Juli 2018 - 18:21 WIB
Tak Punya Kendaraan Politik Jadi Penghambat Din Dilirik Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Nama mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin masuk ke dalam radar calon wakil presiden (Cawapres) yang patut mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Sosok Din, dianggap memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma'mun Murod Al-Barbasy mengatakan di antara kekurangan yang melekat pada Din adalah tidak memiliki kendaraan politik yang mampu menopang pencalonannya. Dalam sistem politik liberal yang dianut di Indonesia seperti saat ini, kendaraan politik berupa partai politik merupakan sebuah keniscayaan.
"Ini menjadi problem serius bagi Pak Din," ujar Ma'mun Murod dalam diskusi bertajuk Mengapa Din Syamsuddin di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).
Ma'mun mengatakan, bila merujuk pada pilpres 2014 saat Jokowi menggandeng Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres maka kondisi sangat berbeda. Meski saat itu JK tak berpartai, jamak diketahui saudagar asal Makassar itu adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar dan masih memiliki kaki-kaki tangan politik di seluruh Tanah Air.
Berbeda dengan JK, kata Ma'mun, ketokohan Din tidak ditopang oleh infrastruktur politik berupa partai politik. "Seandainya Jokowi ambil Din sebagai cawapres, ini jadi persoalan tersendiri, hitungannya berat karena beliau tak punya perahu," kata Ma'mun.
Di antara kekurangan yang diungkap Ma'mun, Din memiliki berbagai kelebihan. Cendekiawan muslim asal Sumbawa itu disebut Ma'mun bisa menjembatani isu identitas yang beberapa tahun ke belakang menyerang pemerintahan.
"Faktor politik identitas dan aliran, bila incumbent tidak kuat dalam isu identitas dan aliran, maka Pak Din bisa mengisi kekosongan itu," ucap Ma'mun.
Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma'mun Murod Al-Barbasy mengatakan di antara kekurangan yang melekat pada Din adalah tidak memiliki kendaraan politik yang mampu menopang pencalonannya. Dalam sistem politik liberal yang dianut di Indonesia seperti saat ini, kendaraan politik berupa partai politik merupakan sebuah keniscayaan.
"Ini menjadi problem serius bagi Pak Din," ujar Ma'mun Murod dalam diskusi bertajuk Mengapa Din Syamsuddin di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).
Ma'mun mengatakan, bila merujuk pada pilpres 2014 saat Jokowi menggandeng Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres maka kondisi sangat berbeda. Meski saat itu JK tak berpartai, jamak diketahui saudagar asal Makassar itu adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar dan masih memiliki kaki-kaki tangan politik di seluruh Tanah Air.
Berbeda dengan JK, kata Ma'mun, ketokohan Din tidak ditopang oleh infrastruktur politik berupa partai politik. "Seandainya Jokowi ambil Din sebagai cawapres, ini jadi persoalan tersendiri, hitungannya berat karena beliau tak punya perahu," kata Ma'mun.
Di antara kekurangan yang diungkap Ma'mun, Din memiliki berbagai kelebihan. Cendekiawan muslim asal Sumbawa itu disebut Ma'mun bisa menjembatani isu identitas yang beberapa tahun ke belakang menyerang pemerintahan.
"Faktor politik identitas dan aliran, bila incumbent tidak kuat dalam isu identitas dan aliran, maka Pak Din bisa mengisi kekosongan itu," ucap Ma'mun.
(kri)
