Cawapres Jokowi Dinilai Harus Punya Kriteria Ini
Jum'at, 20 Juli 2018 - 10:59 WIB
Cawapres Jokowi Dinilai Harus Punya Kriteria Ini
A
A
A
JAKARTA - Bisa bekerja, menjaga negara, dan diterima semua golongan merupakan syarat yang harus dipertimbangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019.
Kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sidarto Danusubroto yakin Jokowi akan memilih sosok terbaik untuk rakyat.
Sidarto mengungkapkan, sosok cawapres terbaik memiliki idealisme seperti Bung Karno. “Jokowi sekarang diwarisi Indonesia yang harus tetap dijaga dari tangan-tangan preman,” kata Sidarto kepada wartawan, Jumat (20/7/2018) pagi.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menganggap nama-nama yang beredar seperti Mahfud MD atau Moeldoko sudah cukup baik untuk mendampingi Jokowi.
Kendati demikain, dari dua nama ini, Sidharto menjagokan yang punya kapabilitas menjaga kedaulatan Indonesia secara komprehensif. “Yang paling cocok adalah yang bisa menjaga (Indonesia-red), dan bisa diterima seluruh partai,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai Mahfud MD adalah sosok yang pas. Mahfud dinilainya punya pengalaman legislatif sebagai anggota DPR dari PKB, pengalaman eksekutif sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Gus Dur, dan pengalaman yudikatif sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi.
Tetapi, pengalaman di tiga unsur negara itu, kata dia, tidak bisa menjadi tolok ukur kecakapan Mahfud. “Dia cuma sebentar jadi menteri, jadi tidak terlihat perannya ketika itu,” kata Katanya di Jakarta, Kamis 19 Juli 2018.
Begitu juga karier Mahfud di yudikatif yang paling lama, tidak bisa menjadi tolok ukur kemampuannya mengelola negara seandainya menjadi wakil presiden nanti.
Di sisi lain, ada juga kelemahan yang bisa mengganjal Mahfud. Misalnya irisan pemilih dirinya dengan Presiden Jokowi. Berdasarkan hasil survei beberapa waktu lalu, mayoritas Nahdliyin memang sudah bersimpati pada Jokowi. Hal ini dikatakannya bisa diproyeksikan bahwa Mahfud tidak menambah jumlah pemilih pada Jokowi.“Kalau NU dan kiai tidak clear mendukung Mahfud, maka itu jadi kelemahan elektoralnya. Apalagi dalam konteks bursa cawapres, Mahfud akan bersaing dengan ketua umum PKB Muhaimin,” tuturnya.
Kemungkinan pula, keberadaan Mahfud bisa jadi akan membuat massa Muhammadiyah menyeberang ke kubu lawan Jokowi. Kondisi ini juga berlaku bila Jokowi memilih Cak Imin. Oleh karena itu, menurut dia, sebaiknya Jokowi memilih pendamping yang bisa diterima semua arus utama kelompok Islam. Baik NU maupun Muhammadiyah.
“Daripada memecah belah dukungan yang semula solid, lebih baik Jokowi pilih orang luar yang bisa diterima semua kalangan. Tanpa harus merasa salah satu lebih diutamakan,” tuturnya.
Menurut dia, Jokowi harus bisa mempertimbangkan untuk tidak membuat partai merasa ada pihak yang lebih dianakemaskan.
Kecemburuan antarpartai, lanjut dia, malah bisa membuat koalisi pendukung Jokowi rapuh. Berangkat dari pemahaman tersebut, dia menyarankan agar Jokowi tidak sekadar mengukur kandidat pendampingnya dari segi elektabilitas atau akseptabilitas publik. Melainkan juga akseptabilitas elit.
Pengamat politik Universitas Gajah Mada, Arie Sujito, menilai Mahfud dan Moeldoko paling kuat berpeluang mendampingi Jokowi. “Dua-duanya punya kekuatan, tapi nanti Jokowi yang akan memilih,” kata Arie.
Moeldoko yang berlatar belakang militer diyakini dapat merangkul banyak pihak. Sementara Mahfud MD dinilai memiliki kekuatan jaringan di HMI.
Dia menilai, setidaknya ada empat kriteria yang harus diperhatikan Jokowi untuk memilih pendampingnya, yakni tidak kontroversial, bisa diterima oleh semua komponen parpol pendukung, mampu menambal keterbatasan Jokowi secara politik.
“Keempat, mampu mengimbangi ritme kerja Jokowi di pemerintahan,” ujarnya.
Moeldoko dipercaya Jokowi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Sementara Mahfud MD menjabat sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Sebelumnya, nama Mahfud MD sempat mendapat penolakan dari sejumlah kiai Jawa Timur, jika maju sebagai cawapres Jokowi. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri KH Abdul Muid Shohib, awal Juli lalu mengatakan, alasan penolakan sejumlah kiai tersebut karena Mahfud MD bukan kader asli NU.
Melalui Wakil Sekretaris Jenderalnya, Dita Indah Sari, PKB menilai Mahfud tidak bisa membawa dampak politik yang signifikan pada Pak Jokowi. Mulai dari kesulitan mendapatkan dukungan partai pendukung hingga tidak berasal dari kalangan NU.
“Jokowi sendiri bukan berlatar belakang Islam kan tapi beliau nasionalis. Jadi perlu pendamping yang menguatkan dia dari segi itu,” kata Dita.Sementara itu, Wasekjen PKB, Jazilul Fawaid tidak yakin Jokowi akan memilh Mahfud lantaran alasan elektabilitas. “Diadu saja elektabilitasnya (Mahfud-red) dengan Cak Imin. Kan bisa dilempar ke lembaga survei. nama Mahfud muncul hanya semacam opin,” tutur Jazilul.
Kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sidarto Danusubroto yakin Jokowi akan memilih sosok terbaik untuk rakyat.
Sidarto mengungkapkan, sosok cawapres terbaik memiliki idealisme seperti Bung Karno. “Jokowi sekarang diwarisi Indonesia yang harus tetap dijaga dari tangan-tangan preman,” kata Sidarto kepada wartawan, Jumat (20/7/2018) pagi.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menganggap nama-nama yang beredar seperti Mahfud MD atau Moeldoko sudah cukup baik untuk mendampingi Jokowi.
Kendati demikain, dari dua nama ini, Sidharto menjagokan yang punya kapabilitas menjaga kedaulatan Indonesia secara komprehensif. “Yang paling cocok adalah yang bisa menjaga (Indonesia-red), dan bisa diterima seluruh partai,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai Mahfud MD adalah sosok yang pas. Mahfud dinilainya punya pengalaman legislatif sebagai anggota DPR dari PKB, pengalaman eksekutif sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Gus Dur, dan pengalaman yudikatif sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi.
Tetapi, pengalaman di tiga unsur negara itu, kata dia, tidak bisa menjadi tolok ukur kecakapan Mahfud. “Dia cuma sebentar jadi menteri, jadi tidak terlihat perannya ketika itu,” kata Katanya di Jakarta, Kamis 19 Juli 2018.
Begitu juga karier Mahfud di yudikatif yang paling lama, tidak bisa menjadi tolok ukur kemampuannya mengelola negara seandainya menjadi wakil presiden nanti.
Di sisi lain, ada juga kelemahan yang bisa mengganjal Mahfud. Misalnya irisan pemilih dirinya dengan Presiden Jokowi. Berdasarkan hasil survei beberapa waktu lalu, mayoritas Nahdliyin memang sudah bersimpati pada Jokowi. Hal ini dikatakannya bisa diproyeksikan bahwa Mahfud tidak menambah jumlah pemilih pada Jokowi.“Kalau NU dan kiai tidak clear mendukung Mahfud, maka itu jadi kelemahan elektoralnya. Apalagi dalam konteks bursa cawapres, Mahfud akan bersaing dengan ketua umum PKB Muhaimin,” tuturnya.
Kemungkinan pula, keberadaan Mahfud bisa jadi akan membuat massa Muhammadiyah menyeberang ke kubu lawan Jokowi. Kondisi ini juga berlaku bila Jokowi memilih Cak Imin. Oleh karena itu, menurut dia, sebaiknya Jokowi memilih pendamping yang bisa diterima semua arus utama kelompok Islam. Baik NU maupun Muhammadiyah.
“Daripada memecah belah dukungan yang semula solid, lebih baik Jokowi pilih orang luar yang bisa diterima semua kalangan. Tanpa harus merasa salah satu lebih diutamakan,” tuturnya.
Menurut dia, Jokowi harus bisa mempertimbangkan untuk tidak membuat partai merasa ada pihak yang lebih dianakemaskan.
Kecemburuan antarpartai, lanjut dia, malah bisa membuat koalisi pendukung Jokowi rapuh. Berangkat dari pemahaman tersebut, dia menyarankan agar Jokowi tidak sekadar mengukur kandidat pendampingnya dari segi elektabilitas atau akseptabilitas publik. Melainkan juga akseptabilitas elit.
Pengamat politik Universitas Gajah Mada, Arie Sujito, menilai Mahfud dan Moeldoko paling kuat berpeluang mendampingi Jokowi. “Dua-duanya punya kekuatan, tapi nanti Jokowi yang akan memilih,” kata Arie.
Moeldoko yang berlatar belakang militer diyakini dapat merangkul banyak pihak. Sementara Mahfud MD dinilai memiliki kekuatan jaringan di HMI.
Dia menilai, setidaknya ada empat kriteria yang harus diperhatikan Jokowi untuk memilih pendampingnya, yakni tidak kontroversial, bisa diterima oleh semua komponen parpol pendukung, mampu menambal keterbatasan Jokowi secara politik.
“Keempat, mampu mengimbangi ritme kerja Jokowi di pemerintahan,” ujarnya.
Moeldoko dipercaya Jokowi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Sementara Mahfud MD menjabat sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Sebelumnya, nama Mahfud MD sempat mendapat penolakan dari sejumlah kiai Jawa Timur, jika maju sebagai cawapres Jokowi. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri KH Abdul Muid Shohib, awal Juli lalu mengatakan, alasan penolakan sejumlah kiai tersebut karena Mahfud MD bukan kader asli NU.
Melalui Wakil Sekretaris Jenderalnya, Dita Indah Sari, PKB menilai Mahfud tidak bisa membawa dampak politik yang signifikan pada Pak Jokowi. Mulai dari kesulitan mendapatkan dukungan partai pendukung hingga tidak berasal dari kalangan NU.
“Jokowi sendiri bukan berlatar belakang Islam kan tapi beliau nasionalis. Jadi perlu pendamping yang menguatkan dia dari segi itu,” kata Dita.Sementara itu, Wasekjen PKB, Jazilul Fawaid tidak yakin Jokowi akan memilh Mahfud lantaran alasan elektabilitas. “Diadu saja elektabilitasnya (Mahfud-red) dengan Cak Imin. Kan bisa dilempar ke lembaga survei. nama Mahfud muncul hanya semacam opin,” tutur Jazilul.
(dam)
