PDIP: Alih Generasi di 2024 Jadi Pertimbangan Jokowi Pilih Cawapres
PDIP: Alih Generasi di 2024 Jadi Pertimbangan Jokowi Pilih Cawapres
A
A
A
JAKARTA - Berbagai faktor dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Salah satu faktor itu terkait peluang regenerasi kepemimpinan nasional di Pemilu 2024.
Hal itu seperti diungkap Wasekjen PDIP Ahmad Basarah dalam diskusi bertajuk Konstelasi Politik Jelang Pemilu 2019 dan Prospek Alih Generasi Kepemimpinan Nasional di Pemilu 2024 di Auditorium Gedung SINDO, Jakarta, Rabu (18/7/2018).
"Regenerasi di 2024 termasuk menjadi pertimbangan penentuan cawapres Jokowi di 2019. Ini upaya untuk memberikan karpet merah kepada generasi selanjutnya," ujar Basarah.
Basarah mengatakan, ada tradisi baru yang dimulai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam melakukan regenerasi kepemimpinan nasional. Hal itu ditunjukkan Mega pada Pemilu 2014 dengan meninggalkan hak istimewa seorang ketua umum parpol untuk menjadi capres atau cawapres.
Kala itu, beber Basarah, sebagai ketua umum partai politik pemenang pemilu Megawati memilih tidak mencalonkan diri sebagai capres. Ia justru menunjuk kader terbaiknya, Jokowi, untuk maju sebagai capres.
"Dalam anggapan umum partai politik di Indonesia, ketum parpol memiliki privilege mendapat tiket capres dan cawapres. Tapi Bu Mega sudah memulai tradisi baru sejak 2014 lalu. Dalam posisi elektabilitas PDIP tinggi dan posisi Bu Mega sangat powerfull, beliau mengambil keputusan untuk tidak mengambil privilege untuk maju sebagai capres," kata Basarah.
Basarah menambahkan, fakta itu menunjukkan proses kaderisasi di PDIP berjalan baik. Tak hanya mengutus kadernya menduduki jabatan puncak sebagai presiden, PDIP juga mendiatribusikan kadernya untuk menduduki posisi-posisi penting di parlemen hingga kepala daerah.
Dia berharap, tradisi yang telah dimulai Megawati dan PDIP ini bisa diikuti oleh parpol-parpol lain. Hal itu dilakukan sebagai upaya mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke dunia politik di masa datang.
Hal itu seperti diungkap Wasekjen PDIP Ahmad Basarah dalam diskusi bertajuk Konstelasi Politik Jelang Pemilu 2019 dan Prospek Alih Generasi Kepemimpinan Nasional di Pemilu 2024 di Auditorium Gedung SINDO, Jakarta, Rabu (18/7/2018).
"Regenerasi di 2024 termasuk menjadi pertimbangan penentuan cawapres Jokowi di 2019. Ini upaya untuk memberikan karpet merah kepada generasi selanjutnya," ujar Basarah.
Basarah mengatakan, ada tradisi baru yang dimulai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam melakukan regenerasi kepemimpinan nasional. Hal itu ditunjukkan Mega pada Pemilu 2014 dengan meninggalkan hak istimewa seorang ketua umum parpol untuk menjadi capres atau cawapres.
Kala itu, beber Basarah, sebagai ketua umum partai politik pemenang pemilu Megawati memilih tidak mencalonkan diri sebagai capres. Ia justru menunjuk kader terbaiknya, Jokowi, untuk maju sebagai capres.
"Dalam anggapan umum partai politik di Indonesia, ketum parpol memiliki privilege mendapat tiket capres dan cawapres. Tapi Bu Mega sudah memulai tradisi baru sejak 2014 lalu. Dalam posisi elektabilitas PDIP tinggi dan posisi Bu Mega sangat powerfull, beliau mengambil keputusan untuk tidak mengambil privilege untuk maju sebagai capres," kata Basarah.
Basarah menambahkan, fakta itu menunjukkan proses kaderisasi di PDIP berjalan baik. Tak hanya mengutus kadernya menduduki jabatan puncak sebagai presiden, PDIP juga mendiatribusikan kadernya untuk menduduki posisi-posisi penting di parlemen hingga kepala daerah.
Dia berharap, tradisi yang telah dimulai Megawati dan PDIP ini bisa diikuti oleh parpol-parpol lain. Hal itu dilakukan sebagai upaya mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke dunia politik di masa datang.
(kri)
Explore More