Jika Dipilih Menjadi Cawapres Jokowi, Ini PR Moeldoko
Jika Dipilih Menjadi Cawapres Jokowi, Ini PR Moeldoko
A
A
A
JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko digadang-gadang menjadi satu di antara kandidat kuat calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019. Moeldoko dinilai bisa membantu Jokowi menciptakan stabilitas nasional jika digandeng sebagai cawapres.
"Pak Moeldoko mempunyai akseptabilitas yang tinggi lantaran berasal dari kalangan militer dan berpengalaman dalam pemerintahan. Latar belakang itu bisa membantu Jokowi untuk mewujudkan stabilitas sosial yang saat ini menjadi isu penting," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Haryadi di Jakarta dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (16/7/20187).
Keunggulan itu bisa menjadi menjadi modal politik Moeldoko. Namun persoalannya, Moeldoko tidak punya kendaraan politik sehingga peluangnya akan sangat tergantung pada konsensus partai-partai koalisi pendukung Jokowi. “Selain itu, latar belakang Moeldoko akan sulit diharapkan untuk mengimbangi visi jokowi untuk mengakselerasi pembangunan, terutama sektor ekonomi," ujarnya
Dalam konteks tersebut, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan tidak penting kursi seorang wapres seorang ekonom. “Kepala pemerintahan itu kan multi sektor, menangani bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga yang lainnya. Nah, sistem di Indonesia kan paket presiden dan wakil, sehingga dibutuhkan sosok yang bisa mengatur pemerintahan dan negara,” ujar Enny.
Enny menilai seorang wapres tidak perlu paham yang sifatnya teknis. “Yang penting harus kuat leadership-nya, integritasnya kuat. Kecakapan di bidang ekonomi perlu, tapi tidak perlu teknis,” tuturnya.
Ia melanjutkan, dengan sistem parlementer posisi wapres sebaiknya yang juga bisa diterima DPR. Sehingga tidak banyak mengganggu kebijakan politik di bidang ekonomi. “Kalau kita lihat saat ini kan wapres juga berasal dari pengusaha (Jusuf Kalla), ternyata tidak bisa berbuat banyak dalam menyelesaikan masalah ekonomi,” tuturnya.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai Moeldoko bisa saja memberikan nilai plus bagi Presiden Jokowi apabila ditunjuk menjadi cawapres.
"Jika Moeldoko mendapatkan dukungan dari kalangan ulama dan umat Islam tentu memiliki skor plus," katanya.
Dia menjelaskan secara umum salah satu isu yang kerap dipertimbangkan dalam menentukan cawapres adalah isu Islam, sipil, serta militer. Menurut dia, meskipun Moeldoko tokoh berlatar belakang militer namun peluangnya setara dengan tokoh berlatar belakang Islam seperti Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, Tuan Guru Bajang, dan lain-lain.
Oleh karena itu, Karyono berpendapat, jika Moeldoko mendapatkan dukungan dari kalangan ulama dan umat Islam, mantan Panglima TNI itu akan memiliki sekaligus memberikan nilai tambah bagi Jokowi dalam Pilpres. "Maka pekerjaan rumah Moeldoko adalah membangun kedekatan dengan ulama," tandasnya.
"Pak Moeldoko mempunyai akseptabilitas yang tinggi lantaran berasal dari kalangan militer dan berpengalaman dalam pemerintahan. Latar belakang itu bisa membantu Jokowi untuk mewujudkan stabilitas sosial yang saat ini menjadi isu penting," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Haryadi di Jakarta dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (16/7/20187).
Keunggulan itu bisa menjadi menjadi modal politik Moeldoko. Namun persoalannya, Moeldoko tidak punya kendaraan politik sehingga peluangnya akan sangat tergantung pada konsensus partai-partai koalisi pendukung Jokowi. “Selain itu, latar belakang Moeldoko akan sulit diharapkan untuk mengimbangi visi jokowi untuk mengakselerasi pembangunan, terutama sektor ekonomi," ujarnya
Dalam konteks tersebut, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan tidak penting kursi seorang wapres seorang ekonom. “Kepala pemerintahan itu kan multi sektor, menangani bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga yang lainnya. Nah, sistem di Indonesia kan paket presiden dan wakil, sehingga dibutuhkan sosok yang bisa mengatur pemerintahan dan negara,” ujar Enny.
Enny menilai seorang wapres tidak perlu paham yang sifatnya teknis. “Yang penting harus kuat leadership-nya, integritasnya kuat. Kecakapan di bidang ekonomi perlu, tapi tidak perlu teknis,” tuturnya.
Ia melanjutkan, dengan sistem parlementer posisi wapres sebaiknya yang juga bisa diterima DPR. Sehingga tidak banyak mengganggu kebijakan politik di bidang ekonomi. “Kalau kita lihat saat ini kan wapres juga berasal dari pengusaha (Jusuf Kalla), ternyata tidak bisa berbuat banyak dalam menyelesaikan masalah ekonomi,” tuturnya.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai Moeldoko bisa saja memberikan nilai plus bagi Presiden Jokowi apabila ditunjuk menjadi cawapres.
"Jika Moeldoko mendapatkan dukungan dari kalangan ulama dan umat Islam tentu memiliki skor plus," katanya.
Dia menjelaskan secara umum salah satu isu yang kerap dipertimbangkan dalam menentukan cawapres adalah isu Islam, sipil, serta militer. Menurut dia, meskipun Moeldoko tokoh berlatar belakang militer namun peluangnya setara dengan tokoh berlatar belakang Islam seperti Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, Tuan Guru Bajang, dan lain-lain.
Oleh karena itu, Karyono berpendapat, jika Moeldoko mendapatkan dukungan dari kalangan ulama dan umat Islam, mantan Panglima TNI itu akan memiliki sekaligus memberikan nilai tambah bagi Jokowi dalam Pilpres. "Maka pekerjaan rumah Moeldoko adalah membangun kedekatan dengan ulama," tandasnya.
(poe)
Explore More