Sekjen PDIP: Sebaiknya Dua Poros tapi Setelah Terpilih Satu Poros
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menilai demokrasi yang semakin matang dengan sistem presidential yang semakin kuat memungkinkan adanya dua kontestan yang akan bertarung pada Pilpres 2019.
"Tetapi kita juga punya langkah-langkah kompromi pasca pilpres nanti. Pemenang dan yang kalah dalam pemilu itu kan hanya alat," tutur Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (13/7/2018).
Bagi PDIP, kata Hasto, siapa pun yang terpilih sebagai presiden, dia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Begitu pun jika nanti Joko Widodo (Jokowi) terpilih kembali menjadi presiden.
Menurutnya, pemilu hanya sebagai sarana untuk memilih pemimpin berdasarkan perolehan suara 50% lebih. Selanjutnya, tugas pemenang merangkul seluruh rakyat Indonesia.
Maka itu, PDIP mengharapkan dukungan dari partai-partai lain untuk mendukung upaya MPR memiliki kewenangan di dalam menetapkan GBHN atau pola pembangunan semesta berencana itu nanti dapat disetujui, sehingga ke depan ada langkah-langkah yang strategis, fundamental untuk menyesuaikan sistem politik kita agar sesuai dengan kepribadian bangsa.
"Sebaiknya dua poros tapi setelah terpilih satu poros, bersama-sama," ucap Hasto.
Hasto menegaskan saat ini poros Jokowi sudah mengantongi dukungan kursi sebanyak 62,6%, jika ditambah dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jika nanti resmi mendukung. "Tetapi kita juga menghormati karena sampai sekarang PKB belum mengambil keputusan," tukasnya.
"Tetapi kita juga punya langkah-langkah kompromi pasca pilpres nanti. Pemenang dan yang kalah dalam pemilu itu kan hanya alat," tutur Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (13/7/2018).
Bagi PDIP, kata Hasto, siapa pun yang terpilih sebagai presiden, dia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Begitu pun jika nanti Joko Widodo (Jokowi) terpilih kembali menjadi presiden.
Menurutnya, pemilu hanya sebagai sarana untuk memilih pemimpin berdasarkan perolehan suara 50% lebih. Selanjutnya, tugas pemenang merangkul seluruh rakyat Indonesia.
Maka itu, PDIP mengharapkan dukungan dari partai-partai lain untuk mendukung upaya MPR memiliki kewenangan di dalam menetapkan GBHN atau pola pembangunan semesta berencana itu nanti dapat disetujui, sehingga ke depan ada langkah-langkah yang strategis, fundamental untuk menyesuaikan sistem politik kita agar sesuai dengan kepribadian bangsa.
"Sebaiknya dua poros tapi setelah terpilih satu poros, bersama-sama," ucap Hasto.
Hasto menegaskan saat ini poros Jokowi sudah mengantongi dukungan kursi sebanyak 62,6%, jika ditambah dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jika nanti resmi mendukung. "Tetapi kita juga menghormati karena sampai sekarang PKB belum mengambil keputusan," tukasnya.
(kri)