Mendes PDTT Sebut Prukades Bisa Tangkal Ancaman Narkoba

BOGOR - Keseriusan pemerintah dalam memerangi narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) terus dilakukan. Tidak hanya di perkotaan, kawasan perdesaan pun kini terus meningkatkan ketahanan untuk menangkal ancaman dari narkoba.

Berdasar survei nasional, prevalensi penyalahgunaan narkoba sebanyak 1,77% atau 3,5 juta pengguna pada usia produktif 10-59 tahun. Sehari 30 orang meninggal akibat narkoba.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus mendorong penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades).

"Dana Desa ini kita gunakan untuk pembangunan desa-desa. Sekarang ini daerah-daerah rawan bencana, rawan kebakaran berkurang jauh. Kita gunakan dana desa untuk mendongkrak produk unggulan daerah. Yaitu di sektor-sektor pertanian supaya masyarakat pendapatannya naik dan tidak mencari pendapatan dari hal-hal yang haram (narkoba)," kata Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo, usai menghadiri puncak acara Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018 di Balai Besar Rehabilitasi BNN, Lido Bogor, Kamis (12/7/2018).

Menteri Eko melanjutkan, dengan mendorong tiap daerah menentukan Prukadesnya, maka bisa mengalihkan masyarakat untuk menanam produk pertanian yang lain. Ia mencontohkan kasus di Aceh yang masih ada ladang ganja. Masyarakat bisa mengalihkan dari menanam ganja ke tanaman lain seperti jagung atau padi.

"Saat ini kita lakukan penanggulangan narkoba di Aceh. Ladang-ladang ganja yang kita ketahui baru di Aceh saja. Penguatannya dengan Prukades dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di Aceh pertumbuhan BUMDesnya paling cepat. Karena BUMDesnya juga mengelola hasil pascapanen pertanian," ujarnya.

Menteri Eko menambahkan, Aceh juga menjadi daerah yang memiliki jumlah BUMDes yang paling banyak. Hingga akhir 2017, jumlahnya mencapai 7.082 dari jumlah BUMDes seluruh Indonesia sekitar 32.249.

Sejalan dengan pemberantasan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencanangkan Desa Budeng, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai desa bersih narkoba untuk menangkal peredaran narkoba khususnya di pedesaan. Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko mengatakan, dengan adanya pencanangan Desa Bersih Narkoba diharapkan Desa Budeng mampu memiliki daya tangkal yang kuat terhadap godaan narkoba.

"Tujuannya adalah untuk mengajak dan memberdayakan masyarakat di desa untuk lebih berperan aktif dalam perang melawan narkoba dan mampu mempersempit ruang gerak sindikat narkoba," ujarnya.

Kepala Desa Budeng mengatakan bahwa desanya belum pernah ada kasus pengedaran atau kecanduan narkoba. Kerja sama dengan berbagai pihak terus dilakukan.

"Kami bekerja sama dengan Babinkamtibmas, pemuda, remaja dan semua elemen masyarakat dilibatkan untuk ikut mensosialisasikan bahaya narkoba. Harapannya dengan bersih dari narkoba generasi muda mendapatkan kesempatan untuk sukses. Bagaimana bekerja sama dengan dunia usaha dan berharap tiap desa bisa seperti desa kami yang bebas dari narkoba," terangnya optimistis.

Sementara itu, petani Aceh, Lamtoba, mengatakan yang dulunya menanam ganja, kini dengan adanya Grand Design Alternative Development (GDAD) mengganti dengan komoditi unggulan daerah lain yaitu kopi, jagung, cabai, bawang, dengan sistem tumpangsari.

"Rencana ke depan akan melaksanakan program pertanian terpadu. Kami terus kembangkan ternak dan budidaya ikan. Pengembangannya pun dengan menggunakan dana desa melalui BUMDes," ujarnya.

Puncak peringatan HANI 2018 tersebut juga dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kepala Ombudsman, serta beberapa mantan Kapolri, dan Wakapolri.