Ini Kendala yang Dihadapi KPU Jelang Pelaksanaan Pemilu 2019
Rabu, 11 Juli 2018 - 16:26 WIB
Ini Kendala yang Dihadapi KPU Jelang Pelaksanaan Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Di antara tantangan itu terkait penggunaan teknologi informasi. KPU bahkan tidak bisa menangani persoalan itu secara mandiri.
"Kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri. Maka kami butuh bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahliannya di bidang ini," kata Ketua KPU Arief Budiman usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Dalam pertemuan itu, KPU juga melaporkan syarat penggunaan KTP elektronik untuk memilih pada Pemilu 2019. Arief mengatakan, hingga kini proses perekaman data KTP elektronik belum selesai. KPU, kata Arief, memiliki waktu hingga Desember 2018 mendatang.
Oleh karena itu, lanjut Arief, Jokowi berpesan agar masyarakat dan pemerintah harus berperan aktif dalam perekaman data KTP elektronik. Arief juga menyebut KPU telah menyiapkan sekenario lain bila perekaman data KTP elektronik tidak selesai pada Desember 2018.
"Pemerintah, bapak presiden mengatakan siap mendukung KPU mulai dari SDM, anggaran, termasuk kerja sama dengan beberapa lembaga terkait," kata Arief.
"Kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri. Maka kami butuh bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahliannya di bidang ini," kata Ketua KPU Arief Budiman usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Dalam pertemuan itu, KPU juga melaporkan syarat penggunaan KTP elektronik untuk memilih pada Pemilu 2019. Arief mengatakan, hingga kini proses perekaman data KTP elektronik belum selesai. KPU, kata Arief, memiliki waktu hingga Desember 2018 mendatang.
Oleh karena itu, lanjut Arief, Jokowi berpesan agar masyarakat dan pemerintah harus berperan aktif dalam perekaman data KTP elektronik. Arief juga menyebut KPU telah menyiapkan sekenario lain bila perekaman data KTP elektronik tidak selesai pada Desember 2018.
"Pemerintah, bapak presiden mengatakan siap mendukung KPU mulai dari SDM, anggaran, termasuk kerja sama dengan beberapa lembaga terkait," kata Arief.
(pur)
