PDIP Ingin DPT Jamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Memilih
Rabu, 11 Juli 2018 - 13:56 WIB
PDIP Ingin DPT Jamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Memilih
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menganggap Badan Pengawas Pemiu (Bawaslu) merupakan instrumen yang sangat penting dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Hasto setelah menerima kunjungan seluruh pimpinan Bawaslu dalam sosialisi pengawasan pencalonan Pileg dan Pilpres 2019 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Hasto mengatakan, partainya memiliki perhatian penuh terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memastikan hak konstitusional warga negara dijamin dalam pemilu seperti pencetakan surat suara dan juga sistem pengawasannya nanti.
"Karena itu lah kami akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kerja dari Bawaslu agar bisa menjadi wasit yang sangat baik untuk peningkatan kualitas demokrasi," ujar Hasto.
Hasto mengharapkan, pesta demokrasi yang akan datang menampilkan pertarungan yang berkeadaban, demokrasi yang bukan menang-menangan dan demokrasi yang mampu menghasilkan kepemimpinan dari rakyat.
Terkait peningkatan demokrasi tadi, lanjut Hasto, partainya telah memiliki komitmen penuh dan telah mengambil sikap terhadap para bakal calon legislatif yang akan mengisi lembaga wakil rakyat di semua tingkatan seperti tak mencantumkan kader partai yang tertangkap tangan dan terjerat kasus tindak pidana korupsi.
Dia menegaskan, ada atau tanpa Peraturan KPU (PKPU) yang melarang narapidana korupsi menjadi bakal caleg, partainya sudah melakukan hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pemecatan secara langsung kader yang terkena OTT dan tersangkut kasus korupsi, sehingga kader tersebut tak memiliki kartu anggota partai yang memungkinkan mereka tidak bisa mengajukan diri menjadi bakal calon.
Hasto mengklaim pemecatan langsung terhadap kader yang terjaring OTT sudah terbukti dilakukan partainya. "Di beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga yang menunjukkan praktik korupsi secara luar biasa. Meskipun punya kecenderungan elektabilitas tinggi kami tidak calonkan. Kami tidak ada calon kepala daerah yang berstatus tersangka yang kami calonkan. Karena itu adalah sikap politik dari partai," tandasnya.
Hal itu disampaikan Hasto setelah menerima kunjungan seluruh pimpinan Bawaslu dalam sosialisi pengawasan pencalonan Pileg dan Pilpres 2019 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Hasto mengatakan, partainya memiliki perhatian penuh terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memastikan hak konstitusional warga negara dijamin dalam pemilu seperti pencetakan surat suara dan juga sistem pengawasannya nanti.
"Karena itu lah kami akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kerja dari Bawaslu agar bisa menjadi wasit yang sangat baik untuk peningkatan kualitas demokrasi," ujar Hasto.
Hasto mengharapkan, pesta demokrasi yang akan datang menampilkan pertarungan yang berkeadaban, demokrasi yang bukan menang-menangan dan demokrasi yang mampu menghasilkan kepemimpinan dari rakyat.
Terkait peningkatan demokrasi tadi, lanjut Hasto, partainya telah memiliki komitmen penuh dan telah mengambil sikap terhadap para bakal calon legislatif yang akan mengisi lembaga wakil rakyat di semua tingkatan seperti tak mencantumkan kader partai yang tertangkap tangan dan terjerat kasus tindak pidana korupsi.
Dia menegaskan, ada atau tanpa Peraturan KPU (PKPU) yang melarang narapidana korupsi menjadi bakal caleg, partainya sudah melakukan hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pemecatan secara langsung kader yang terkena OTT dan tersangkut kasus korupsi, sehingga kader tersebut tak memiliki kartu anggota partai yang memungkinkan mereka tidak bisa mengajukan diri menjadi bakal calon.
Hasto mengklaim pemecatan langsung terhadap kader yang terjaring OTT sudah terbukti dilakukan partainya. "Di beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga yang menunjukkan praktik korupsi secara luar biasa. Meskipun punya kecenderungan elektabilitas tinggi kami tidak calonkan. Kami tidak ada calon kepala daerah yang berstatus tersangka yang kami calonkan. Karena itu adalah sikap politik dari partai," tandasnya.
(kri)
