Penunjukan Komjen Iriawan Dinilai Blunder Politik Bagi PDIP
Jum'at, 22 Juni 2018 - 07:57 WIB
Penunjukan Komjen Iriawan Dinilai Blunder Politik Bagi PDIP
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni menganggap, penunjukan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat merupakan blunder politik bagi PDIP.
"Bisa jadi, gara-gara pengangkatan tersebut akan menjadikan cagub yang diusung PDIP akan kalah di Pilgub Jawa Barat," ujar Sya'roni saat dihubungi SINDOnews, Kamis (22/6/2018).
Menurut pria yang akrab disapa Roni ini, pengangkatan Iriawan telah meningkatkan kritik keras kepada pemerintah. Kata dia, sentimen ini telah membangkitkan semangat untuk mengalahkan cagub yang diusung oleh PDIP.
Dia melanjutkan, semenjak adanya pelantikan gaung perlawanan kian hari makin membesar. Para alumni 212 yang tadinya tidak terlalu bersemangat menyongsong Pilgub Serentak 27 Juni 2018 menjadi bergairah dengan menjadikan pengangkatan Iriawan sebagai isu perlawanan.
Gelagat "perlawanan" juga mulai terasa di Senayan. Parpol-parpol lawan politik PDIP di Pilgub Jabar mulai "menggoreng" isu ini lewat jalur hak angket. Dengan mengajukan hak angket, Roni menilai, isu tersebut tetap terjaga menjadi pemberitaan nasional sehingga dapat memantik emosi publik.
"Rakyat yang tersulut emosinya akan melakukan perlawanan. Dan perlawanan yang paling nyata adalah dengan tidak memilih cagub yang diusung oleh PDIP," katanya.
Dalam hal ini, Partai Demokrat dan Nasdem yang bukan partai oposisi di level nasional ikut bergabung mendukung hak angket tersebut. Menurut Roni, tak menutup kemungkinan keduanya juga berharap dapat menikmati keuntungan elektoral untuk Cagub yang mereka usung. Selain itu, kedua parpol tersebut tidak rela jika hanya Gerindra dan PKS saja yang mendapatkan keuntungan elektoral dari isu tersebut.
Maka itu, Roni menyarankan lebih baik PDIP meminta Presiden Jokowi atau Mendagri Tjahjo Kumolo untuk segera membatalkan pengangkatan jenderal polisi bintang tiga yang akrab disapa Iwan Bule itu. Sebab, bila tidak segera dibatalkan kemungkinan besar cagub/cawagub yang diusung oleh PDIP akan kalah di Pilkada Jawa Barat.
"Dan bila tidak dibatalkan, tampaknya ada yang menginginkan PDIP kalah di Jawa Barat. Artinya, ada yg sengaja ingin menggembosi PDIP," pungkasnya.
"Bisa jadi, gara-gara pengangkatan tersebut akan menjadikan cagub yang diusung PDIP akan kalah di Pilgub Jawa Barat," ujar Sya'roni saat dihubungi SINDOnews, Kamis (22/6/2018).
Menurut pria yang akrab disapa Roni ini, pengangkatan Iriawan telah meningkatkan kritik keras kepada pemerintah. Kata dia, sentimen ini telah membangkitkan semangat untuk mengalahkan cagub yang diusung oleh PDIP.
Dia melanjutkan, semenjak adanya pelantikan gaung perlawanan kian hari makin membesar. Para alumni 212 yang tadinya tidak terlalu bersemangat menyongsong Pilgub Serentak 27 Juni 2018 menjadi bergairah dengan menjadikan pengangkatan Iriawan sebagai isu perlawanan.
Gelagat "perlawanan" juga mulai terasa di Senayan. Parpol-parpol lawan politik PDIP di Pilgub Jabar mulai "menggoreng" isu ini lewat jalur hak angket. Dengan mengajukan hak angket, Roni menilai, isu tersebut tetap terjaga menjadi pemberitaan nasional sehingga dapat memantik emosi publik.
"Rakyat yang tersulut emosinya akan melakukan perlawanan. Dan perlawanan yang paling nyata adalah dengan tidak memilih cagub yang diusung oleh PDIP," katanya.
Dalam hal ini, Partai Demokrat dan Nasdem yang bukan partai oposisi di level nasional ikut bergabung mendukung hak angket tersebut. Menurut Roni, tak menutup kemungkinan keduanya juga berharap dapat menikmati keuntungan elektoral untuk Cagub yang mereka usung. Selain itu, kedua parpol tersebut tidak rela jika hanya Gerindra dan PKS saja yang mendapatkan keuntungan elektoral dari isu tersebut.
Maka itu, Roni menyarankan lebih baik PDIP meminta Presiden Jokowi atau Mendagri Tjahjo Kumolo untuk segera membatalkan pengangkatan jenderal polisi bintang tiga yang akrab disapa Iwan Bule itu. Sebab, bila tidak segera dibatalkan kemungkinan besar cagub/cawagub yang diusung oleh PDIP akan kalah di Pilkada Jawa Barat.
"Dan bila tidak dibatalkan, tampaknya ada yang menginginkan PDIP kalah di Jawa Barat. Artinya, ada yg sengaja ingin menggembosi PDIP," pungkasnya.
(kri)
