DPP Demokrat Dukung Fraksinya Gulirkan Angket Komjen Iriawan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mendukung usulan Fraksinya di DPR untuk menggulirkan hak angket DPR terhadap pemerintah terkait pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat sementara (Pj) Gubernur Jawa Barat. Sebab, usulan tersebut sudah dikoordinasikan Fraksi Partai Demokrat DPR dengan DPP nya.
"Ya betul, Demokrat akan mengambil langkah sesuai hak yang dimiliki oleh DPR yaitu mengajukan Hak Angket," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean dihubungi wartawan, Selasa (19/6/2018).
Karena, kata Ferdinand, banyak misteri dalam penunjukkan Iriawan alias Iwan Bule sebagai penjabat gubernur Jawa Barat itu. Misteri yang dimaksud mulai dari Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pada beberapa bulan lalu, bahwa usulan Iwan Bule sebagai penjabat gubernur Jawa Barat dibatalkan.
"Kemudian pengakuan Mendagri bahwa dia usulkan Sekjen Kemdagri sebagai Pj Gubernur tapi Jokowi terap pilih Iwan Bule, hingga potensi pelanggaran Undang-Undang Kepolisian," katanya.
Sehingga, kata dia, sikap ngotot pemerintah menempatkan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa barat dicurigai Partai Demokrat. "Bahwa ini semua ada motif kepentingan subjektif. Maka itu Demokrat ingin buka kebenaran yang ada," katanya.
Dia menambahkan, fraksi merupakan kepanjangan tangan partai. "Jadi tentu sudah koordinasi antara fraksi dengan partai," pungkasnya.
"Ya betul, Demokrat akan mengambil langkah sesuai hak yang dimiliki oleh DPR yaitu mengajukan Hak Angket," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean dihubungi wartawan, Selasa (19/6/2018).
Karena, kata Ferdinand, banyak misteri dalam penunjukkan Iriawan alias Iwan Bule sebagai penjabat gubernur Jawa Barat itu. Misteri yang dimaksud mulai dari Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pada beberapa bulan lalu, bahwa usulan Iwan Bule sebagai penjabat gubernur Jawa Barat dibatalkan.
"Kemudian pengakuan Mendagri bahwa dia usulkan Sekjen Kemdagri sebagai Pj Gubernur tapi Jokowi terap pilih Iwan Bule, hingga potensi pelanggaran Undang-Undang Kepolisian," katanya.
Sehingga, kata dia, sikap ngotot pemerintah menempatkan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa barat dicurigai Partai Demokrat. "Bahwa ini semua ada motif kepentingan subjektif. Maka itu Demokrat ingin buka kebenaran yang ada," katanya.
Dia menambahkan, fraksi merupakan kepanjangan tangan partai. "Jadi tentu sudah koordinasi antara fraksi dengan partai," pungkasnya.
(kri)