Tunjuk Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar, Independensi Polri Dipertanyakan
Selasa, 19 Juni 2018 - 10:28 WIB
Tunjuk Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar, Independensi Polri Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai penjabat sementara (Pj) Gubernur Jawa Barat dinilai telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Maka itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritiknya.
“Dulu presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/6/2018).
Kemudian, lanjut dia, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Namun, lanjut dia, Iriawan justru dilantik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Selain itu, dia menilai pelantikan Iriawan alias Iwan Bule sebagai Pj Gubernur itu akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan. "Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu," katanya.
Kendati demikian, dia yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi. "Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama," paparnya.
“Dulu presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/6/2018).
Kemudian, lanjut dia, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Namun, lanjut dia, Iriawan justru dilantik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Selain itu, dia menilai pelantikan Iriawan alias Iwan Bule sebagai Pj Gubernur itu akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan. "Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu," katanya.
Kendati demikian, dia yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi. "Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama," paparnya.
(kri)
