PPP Ajak Koalisi Keumatan Lakukan Langkah Nyata Perjuangkan RUU Minol
PPP Ajak Koalisi Keumatan Lakukan Langkah Nyata Perjuangkan RUU Minol
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut menanggapi koalisi keumatan yang digagas Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Pihaknya tak keberatan jika Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Partai Bulan Bintang (PBB) ingi membangun koalisi itu.
"Prinsipnya, setiap ikhtiar yang bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang, ya silakan saja. Jika koalisi yang dimaksud dalam rangka Pilpres 2019, keputusan PPP dari awal secara tegas mendukung Presiden Jokowi untuk dua periode masa jabatan," ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi lewat rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (6/6/2018).
Dia melanjutkan, namun jika energi koalisi keumatan untuk merespons politik saat ini khususnya terkait dinamika di parlemen, PPP justru ingin mengajak teman-teman di koalisi ini untuk melakukan langkah nyata untuk kepentingan umat. Di depan mata, pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol hingga saat ini tidak mengalami kemajuan berarti.
"Fraksi-fraksi yang disebut masuk dalam koalisi keumatan, seperti Fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi PAN mestinya dapat bersama PPP untuk segera menuntaskan pembahasan RUU ini. Secara substansial, RUU ini memiliki dimensi keumatan yang nyata," jelasnya.
Arwani berpandangan koalisi yang menamakan dirinya sebagai 'koalisi keumatan' ini alangkah baiknya melakukan langkah nyata dengan turut aktif memperjuangkan politik legislasi yang nyata-nyata memperjuangkan kemasalahatan umat. Salah satunya RUU Larangan Minuman Beralkohol termasuk norma mengenai pemidanaan terhadap tindakan LGBT dalam RKUHP.
"Jargon keumatan baiknya dikonkretkan dengan kerja politik nyata di parlemen mulai politik legislasi maupun politik anggaran yang berorientasi pada kemasalahatan umat. Fraksi PPP sejak awal konsisten memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran yang berorientasi keumatan," pungkas Ketua Fraksi PPP MPR RI ini.
"Prinsipnya, setiap ikhtiar yang bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang, ya silakan saja. Jika koalisi yang dimaksud dalam rangka Pilpres 2019, keputusan PPP dari awal secara tegas mendukung Presiden Jokowi untuk dua periode masa jabatan," ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi lewat rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (6/6/2018).
Dia melanjutkan, namun jika energi koalisi keumatan untuk merespons politik saat ini khususnya terkait dinamika di parlemen, PPP justru ingin mengajak teman-teman di koalisi ini untuk melakukan langkah nyata untuk kepentingan umat. Di depan mata, pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol hingga saat ini tidak mengalami kemajuan berarti.
"Fraksi-fraksi yang disebut masuk dalam koalisi keumatan, seperti Fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi PAN mestinya dapat bersama PPP untuk segera menuntaskan pembahasan RUU ini. Secara substansial, RUU ini memiliki dimensi keumatan yang nyata," jelasnya.
Arwani berpandangan koalisi yang menamakan dirinya sebagai 'koalisi keumatan' ini alangkah baiknya melakukan langkah nyata dengan turut aktif memperjuangkan politik legislasi yang nyata-nyata memperjuangkan kemasalahatan umat. Salah satunya RUU Larangan Minuman Beralkohol termasuk norma mengenai pemidanaan terhadap tindakan LGBT dalam RKUHP.
"Jargon keumatan baiknya dikonkretkan dengan kerja politik nyata di parlemen mulai politik legislasi maupun politik anggaran yang berorientasi pada kemasalahatan umat. Fraksi PPP sejak awal konsisten memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran yang berorientasi keumatan," pungkas Ketua Fraksi PPP MPR RI ini.
(kri)
Explore More