Soal Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, Begini Kata Bamsoet

Rabu, 30 Mei 2018 - 13:50 WIB
Soal Napi Korupsi Dilarang...
Soal Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, Begini Kata Bamsoet
A A A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan nasihat kepada para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nasihatnya itu menyikapi niat KPU menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan eks narapidana (Napi) kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Saya imbau sekali-kali KPU di rumah buka-buka lagi undang-undang yang menjadi tugas mereka," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Sebab, kata dia, setiap komisioner KPU ketika dilantik menyatakan akan melaksanakan Undang-undang. "Nah kalau dia sudah paham itu maka dia harus mengamalkan Undang-undang Pemilu. Yang menjadi tugasnya," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Dia pun sepakat dengan pendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa mantan Napi bisa menjadi calon anggota legislatif asalkan ditandai. Sebab, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinilai sudah begitu jelas.

"Dalam Undang-undang pemilu jelas bahwa mantan napi termasuk napi koruptor boleh kalau sudah punya jeda 5 tahun dan mengumumkan bahwa dirinya pernah dipenjara selama kasus apa itu diumumkan. Itulah tandanya," kata politikus Partai Golkar ini.
(maf)
Berita Terkait
Calon Anggota KPU Ini...
Calon Anggota KPU Ini Dicecar DPR soal Ratusan Petugas KPPS Meninggal
Luncurkan Tahapan Pemilu...
Luncurkan Tahapan Pemilu 2024, KPU Minta Semua Pihak Bantu Sukseskan Pemilu
Diduga Ada Kecurangan...
Diduga Ada Kecurangan Hitung Suara Sirekap, Ini Daftar Link Lapornya
Ngotot Ingin Gelar Pilkada...
Ngotot Ingin Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Diingatkan Tragedi Pemilu 2019
Profil 14 Calon Anggota...
Profil 14 Calon Anggota KPU, Petahana hingga Pegiat Pemilu
Punya Harta Rp9 Miliar,...
Punya Harta Rp9 Miliar, Intip Isi Garasi Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Berita Terkini
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
Anggota Polri yang Duduki...
Anggota Polri yang Duduki Jabatan di Luar Struktur Tak Perlu Mundur selama Penugasan Negara
Kejagung Tetapkan Tersangka...
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Dugaan Korupsi MBG, Berperan Atur Mitra dan Titik Dapur
Prabowo dan Jusuf Kalla...
Prabowo dan Jusuf Kalla Bahas Isu Global hingga Swasembada Energi
Infografis
43 Negara yang akan...
43 Negara yang akan Dilarang Masuk ke Amerika Serikat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved