Tindakan Kemenag Rilis 200 Mubalig Dinilai Mirip Orde Baru
Tindakan Kemenag Rilis 200 Mubalig Dinilai Mirip Orde Baru
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni menilai tindakan Kementerian Agama (Kemenag) merilis 200 penceramah atau mubalig kepada masyarakat mirip zaman Orde Baru.
"Semuanya ingin diatur. Semuanya ingin disesuaikan dengan selera pemerintah," ujar Sya'roni saat dihubungi SINDOnews, Senin (21/5/2018).
Roni sapaan akrabnya menganggap, tindakan Kemenag sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kecurigaan dan bahkan bisa menyulut persekusi. Ia khawatir rakyat menjadikan dasar list Kemenag untuk membubarkan pengajian seorang mubalig yang tidak masuk daftar Kemenag. (Baca juga: Komisi VIII Minta Sertifikasi Mubalig Kemenag Dihentikan)
"Jika persekusi itu terjadi dan kemudian mendapatkan perlawan dari pihak yang dipersekusi, maka terjadilah perang antar umat," tuturnya.
Selain itu, Roni juga menilai tindakan Kemenag juga bisa dianggap diskriminatif karena hanya Islam saja yang diatur mubalignya, sedangkan agama-agama lain tidak diatur. Menurutnya, jika Kemenag berani membuat daftar 200 mubalig Islam, maka Kemenag juga harus membuat daftar penceramah untuk agama-agama lain.
Roni menambahkan, daftar mubalig versi Kemenag lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Maka itu, lebih baik dihapus saja daftar tersebut.
"Sudah banyak UU yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saja yang dijadikan pedoman. Jika ada yang dianggap melanggar UU maka bisa dilakukan penegakan hukum," pungkasnya.
"Semuanya ingin diatur. Semuanya ingin disesuaikan dengan selera pemerintah," ujar Sya'roni saat dihubungi SINDOnews, Senin (21/5/2018).
Roni sapaan akrabnya menganggap, tindakan Kemenag sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kecurigaan dan bahkan bisa menyulut persekusi. Ia khawatir rakyat menjadikan dasar list Kemenag untuk membubarkan pengajian seorang mubalig yang tidak masuk daftar Kemenag. (Baca juga: Komisi VIII Minta Sertifikasi Mubalig Kemenag Dihentikan)
"Jika persekusi itu terjadi dan kemudian mendapatkan perlawan dari pihak yang dipersekusi, maka terjadilah perang antar umat," tuturnya.
Selain itu, Roni juga menilai tindakan Kemenag juga bisa dianggap diskriminatif karena hanya Islam saja yang diatur mubalignya, sedangkan agama-agama lain tidak diatur. Menurutnya, jika Kemenag berani membuat daftar 200 mubalig Islam, maka Kemenag juga harus membuat daftar penceramah untuk agama-agama lain.
Roni menambahkan, daftar mubalig versi Kemenag lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Maka itu, lebih baik dihapus saja daftar tersebut.
"Sudah banyak UU yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saja yang dijadikan pedoman. Jika ada yang dianggap melanggar UU maka bisa dilakukan penegakan hukum," pungkasnya.
(kri)
Explore More