Didesak Mundur, Anggota Komisi III DPR Bela Kakor Brimob
Jum'at, 18 Mei 2018 - 21:19 WIB
Didesak Mundur, Anggota Komisi III DPR Bela Kakor Brimob
A
A
A
JAKARTA - Desakan penggantian Kepala Korps (Kakor) Brimob Polri Irjen Rudy Sufahriadi mencuat pascakerusuhan di Rutan Mako Brimob. Namun desakan tersebut dinilai tidak tepat.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, kerusuhan napi teroris (napiter) di Rutan Brimob tak lantas menjadi tanggung jawab Kakor Brimob karena perkara terorisme tak hanya melibatkan Polri semata. “Persoalan terorisme harus dihadapi bersama bukan hanya tanggung jawab Kakor Brimob,” kata Sahroni dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (18/5).
Sahroni mengingatkan pascakerusuhan di Rutan Brimob, Ketua DPR Bambang Soesatyo langsung melakukan evaluasi. Salah satu yang menjadi penekanan adalah pengamanan ekstra untuk napiter. Pemerintah dan DPR juga telah sepakat mengebut menyelesaikan RUU Antiterorisme untuk menangkal dan memberantas pergerakan teroris di Indonesia.
Lebih lanjut Sahroni mengatakan, meski berada di dalam Mako Brimob namun pengamanan tetap berada di ranah Bareskrim. “Tanggung jawab di Rutan Brimob itu bukan pada Kakor Brimob. Saya tegaskan kembali bahwa persoalan terorisme bukan hanya melibatkan Polri, tapi semua unsure, baik TNI hingga elemen pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik sikap Kakor Brimob Polri Irjen Rudy Sufahriadi yang tak mengundurkan diri pascakerusuhan di Mako Brimob. Rizal menikai Kepala Korps Brimob harus mengundurkan diri sebagai rasa tanggung jawab.
Terkait hal ini Sahroni menekankan pemberantasan terorisme di Indonesia justru dinilai bagus oleh dunia internasional. “Jangan lantas membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan luar negeri. Penting diingat Indonesia termasuk diakui dalam pemberantasan terorisme,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, kerusuhan napi teroris (napiter) di Rutan Brimob tak lantas menjadi tanggung jawab Kakor Brimob karena perkara terorisme tak hanya melibatkan Polri semata. “Persoalan terorisme harus dihadapi bersama bukan hanya tanggung jawab Kakor Brimob,” kata Sahroni dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (18/5).
Sahroni mengingatkan pascakerusuhan di Rutan Brimob, Ketua DPR Bambang Soesatyo langsung melakukan evaluasi. Salah satu yang menjadi penekanan adalah pengamanan ekstra untuk napiter. Pemerintah dan DPR juga telah sepakat mengebut menyelesaikan RUU Antiterorisme untuk menangkal dan memberantas pergerakan teroris di Indonesia.
Lebih lanjut Sahroni mengatakan, meski berada di dalam Mako Brimob namun pengamanan tetap berada di ranah Bareskrim. “Tanggung jawab di Rutan Brimob itu bukan pada Kakor Brimob. Saya tegaskan kembali bahwa persoalan terorisme bukan hanya melibatkan Polri, tapi semua unsure, baik TNI hingga elemen pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik sikap Kakor Brimob Polri Irjen Rudy Sufahriadi yang tak mengundurkan diri pascakerusuhan di Mako Brimob. Rizal menikai Kepala Korps Brimob harus mengundurkan diri sebagai rasa tanggung jawab.
Terkait hal ini Sahroni menekankan pemberantasan terorisme di Indonesia justru dinilai bagus oleh dunia internasional. “Jangan lantas membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan luar negeri. Penting diingat Indonesia termasuk diakui dalam pemberantasan terorisme,” tegasnya.
(poe)
