DPR Minta Kinerja BIN, Polri, dan BNPT Dievaluasi

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak adanya evaluasi kinerja Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atas maraknya aksi terorisme di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.

Kasus yang terjadi belakangan ini dinilai tidak le pas dari bentuk kelalaian instansi-instansi yang m e miliki tanggung jawab dalam keaman an negara. “Kepada BIN, kepolisian, BNPT harus dievaluasi karena me reka yang mempunyai tupoksi (tugas pokok, dan fungsi) dalam masalah ini. Seharusnya kan ada pencegahan dan penindakan dan anggarannya juga cukup besar. Anggaran BIN naik berkali-kali lipat. Anggaran kepolisian juga berkali-kali lipat sehingga ini harus sejalan dong dengan kinerja. Dari 2014 hingga 2017, kenaikan ang garan kepolisian luar biasa lho,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon seusai menerima kunjungan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni (DPP PA) 212 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Disinggung mengenai perlunya mereposisi jabatan kepala BIN, kapolri, maupun kepala BNPT, Fadli Zon mengatakan, “Saya tidak mau masuk ke internal politik, tapi secara keseluruhan harus ada evaluasi. Dan mereka yang seharusnya bertanggungjawab ya, jadi harus ada punisnhment karena mereka yang lalai,” tuturnya.

Fadli Zon mencontohkan, bagaimana bisa Mako Brimob berada dalam penguasaan narapi dana sampai 36 jam. “Itu kan luar biasa. Itu kan berarti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Dan setelah itu kok terjadi serangkaiannya (rentetan tindakan teroris di berbagai daerah). Berarti kan ada relasi. Secara toeretis ini ada relasi,” paparnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, apa yang terjadi di Surabaya dan beberapa tempat lain dalam beberapa hari terakhir tidak mungkin berdiri sendiri-sendiri.

“Ini pasti ada relasi. Tidak mungkin berdiri sendiri sehingga tanda tanya besarnya, apa yang sesungguhnya terjadi di Mako Brimob,” katanya. Ditanya mengenai pentingnya pembentukan tim gabungan yang melibatkan TNI-Polri dalam penanganan terorisme, Fadli Zon mengatakan bahwa hal ini tidak perlu dilakukan.

Alasannya di setiap instansi terkait yang ada saat ini seperti Bri mob maupun BNPT, semuanya sudah ada ahlinya. “Di Brimob ada ahlinya, di BNPT ada ahlinya. Di Kopassus ada ahlinya. Yang gabungan itu kan sebenarnya sudah tertampung dalam BNPT.

Di situ ada TNI, Polri, itu saja yang menurut saya harus diperjelas, diperkuat. Tidak perlu membentuk badan-badan baru yang nanti malah menimbulkan overlap,” katanya.

Pihaknya juga meminta Polri transparan dalam memberikan informasi mengenai serangan teroris yang terjadi di beberapa daerah. “Kasus di Mako Brimob, misalnya, harus transparan. Beritanya awalnya tidak ada korban, tiba-tiba ada korban. Terus ada 10 orang yang melakukan perlawanan, tapi tidak jelas siapa yang melakukan perlawanan. Terus tiba-tiba sudah pindah ke (Lapas) Nusakambangan. Ini harus dijelaskan apa yang sesungguhnya terjadi dan kenapa kok (informasinya) simpang siur. Mengapa mereka bisa marah ada di situ. Mengapa mereka bisa menguasai (Mako Bri mob). Itu harus ada penjelasan,” katanya.

Senada dengan Fadli Zon, Ketua Umum DPP PA 212 Slamet Ma’arif mengaku khawatir terjadi pelembagaan Islamophobia akibat tindakan aparat yang berlebihan, misalnya orang bercadar tiba-tiba diturunkan dari kendaraan untuk diperiksa.

“Saya khawatir ada upaya pelembagaan Islamophobia, seolah-olah teroris itu dikaitkan dengan ajaran Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan itu semua (aksi trerorisme). Apalagi bom bunuh diri, itu jelas diharamkan karena ini bukan medannya,” paparnya. (Abdulrochim)