Ketua DPR Minta Kesimpangsiuran Bentrok Mako Brimob Tak Disebar
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan berita terkait bentrok di Markas Komando (Mako) Brigadir Mobil (Brimob) Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa 8 Mei 2018 yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Dia meminta masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kesimpangsiuran informasi di media sosial (Medsos) terkait bentrok itu.
"Mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi dan menyebarkan berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (8/5/2018).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga meminta Komisi III DPR mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas dan mengungkapkan secara detail penyebab dan kronologi terjadinya bentrok, serta memperketat pengamanan dan pengawasan di Mako Brimob dan sekitarnya. "Serta mengamankan sejumlah senjata api yang berhasil direbut oleh tahanan," kata Politikus Partai Golkar ini.
Bamsoet pun meminta Komisi III DPR mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melakukan evaluasi terhadap rasio jumlah sipir yang tidak berbanding lurus terhadap jumlah tahanan. "Guna mengantisipasi terulangnya kerusuhan di dalam Lapas," kata mantan Ketua Komisi III DPR ini.
Selain itu, dia meminta Komisi III DPR mendorong Kemenkumham untuk lebih meningkatkan program-program pembinaan tahanan yang berkaitan dengan kerohanian dan keterampilan, serta meningkatkan kewaspadaan dan keamanan terhadap setiap tahanan. "Agar tidak terulang peristiwa di Mako Brimob di lapas-lapas lain di seluruh Indonesia," pungkasnya.
"Mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi dan menyebarkan berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (8/5/2018).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga meminta Komisi III DPR mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas dan mengungkapkan secara detail penyebab dan kronologi terjadinya bentrok, serta memperketat pengamanan dan pengawasan di Mako Brimob dan sekitarnya. "Serta mengamankan sejumlah senjata api yang berhasil direbut oleh tahanan," kata Politikus Partai Golkar ini.
Bamsoet pun meminta Komisi III DPR mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melakukan evaluasi terhadap rasio jumlah sipir yang tidak berbanding lurus terhadap jumlah tahanan. "Guna mengantisipasi terulangnya kerusuhan di dalam Lapas," kata mantan Ketua Komisi III DPR ini.
Selain itu, dia meminta Komisi III DPR mendorong Kemenkumham untuk lebih meningkatkan program-program pembinaan tahanan yang berkaitan dengan kerohanian dan keterampilan, serta meningkatkan kewaspadaan dan keamanan terhadap setiap tahanan. "Agar tidak terulang peristiwa di Mako Brimob di lapas-lapas lain di seluruh Indonesia," pungkasnya.
(kri)