Pasca Vonis HTI, KSP: Akan Ada Problem Sifatnya Bukan Hukum, Tapi Politis
Senin, 07 Mei 2018 - 20:06 WIB
Pasca Vonis HTI, KSP: Akan Ada Problem Sifatnya Bukan Hukum, Tapi Politis
A
A
A
JAKARTA - Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo mengatakan, lembaganya telah mengetahui tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Menurut Eko, dirinya juga sudah memonitor hasteg anggota HTI di media sosial (Medsos) pacsa putusan tersebut.
"Artinya akan ada problem-problem yang sifatnya bukan hukum, tapi politis, khususnya pasca putusan," kata Eko saat mewakili Kepala KSP Moeldoko dalam dialog kebangsaan di Gedung Joang, Menteng, Jakarta, Senin (7/5/2018).
Menurut Eko, problem tersebut yang nantinya akan menjadi tugas pemerintah bersama elemen masyarakat untuk menjelaskan kepada masyarakat. Terlebih, hal ini berkelindan dengan momentum Pilkada dan pemilu nasional 2019.
Eko menilai, sekarang telah berkembang narasi yang sifatnya kemudian lebih pada mendowngrade. Di saat bersamaan, kata dia, juga berkembang munculnya konservatisme dan politik identitas. Dia khawatir, jika politik identitas kemudian dikapitalisasi sebagai instrumen politik, maka dikhawatirkan ada resiko pembelahan di masyarakat.
"Kita bisa saksikan belum lama ini di DKI seperti apa. Apalagi misalnya dengan kecepatan medsos. Banyak kasus dan contoh, konflik sosial itu hanya karena unsur propaganda. Di Rwanda, belum secepat sekarang ini. Dia hanya karena radio propaganda, akhirnya menjadi clash," pungkasnya.
Menurut Eko, dirinya juga sudah memonitor hasteg anggota HTI di media sosial (Medsos) pacsa putusan tersebut.
"Artinya akan ada problem-problem yang sifatnya bukan hukum, tapi politis, khususnya pasca putusan," kata Eko saat mewakili Kepala KSP Moeldoko dalam dialog kebangsaan di Gedung Joang, Menteng, Jakarta, Senin (7/5/2018).
Menurut Eko, problem tersebut yang nantinya akan menjadi tugas pemerintah bersama elemen masyarakat untuk menjelaskan kepada masyarakat. Terlebih, hal ini berkelindan dengan momentum Pilkada dan pemilu nasional 2019.
Eko menilai, sekarang telah berkembang narasi yang sifatnya kemudian lebih pada mendowngrade. Di saat bersamaan, kata dia, juga berkembang munculnya konservatisme dan politik identitas. Dia khawatir, jika politik identitas kemudian dikapitalisasi sebagai instrumen politik, maka dikhawatirkan ada resiko pembelahan di masyarakat.
"Kita bisa saksikan belum lama ini di DKI seperti apa. Apalagi misalnya dengan kecepatan medsos. Banyak kasus dan contoh, konflik sosial itu hanya karena unsur propaganda. Di Rwanda, belum secepat sekarang ini. Dia hanya karena radio propaganda, akhirnya menjadi clash," pungkasnya.
(pur)
